REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Polres Bandung akan memaksimalkan koordinasi penegakan hukum terpadu (Gakumdu) untuk menyelesaikan permasalahan hukum pada Pemilihan Presiden 2014.

"Pada Pemilu Legislatif 2014 lalu angka pelanggaran pidana Pemilu di Kabupaten Bandung tidak terlalu signifikan dan bisa diselesaikan secara musyawarah. Kami memaksimalkan peran Gakumdu Pemilu sehingga semuanya terselesaikan secara tuntas," kata Kapolres Bandung AKBP Jamaludin di Bandung, Kamis.

Gakumdu Pemilu adalah kepanjangan dari Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Gakumdu merupakan forum bersama yang terdiri dari pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan untuk membahas kasus-kasus pelanggaran pidana pemilu, dengan tujuan agar proses penanganan kasus pidana pemilu lebih mudah dan cepat.

Menurut Kapolres kemudahan dan kecepatan penangan kasus-kasus pidana pemilu sangat dibutuhkan mengingat undang-undang membatasi waktu penanganan kasus pelanggaran pidana pemilu.

"Penyelesaian permasalahan diutamakan terlebih dahulu melalui musyawarah, dan fasilitasi melalui Gakumdu sangat efektif," katanya.

Ia menyebutkan, untuk pengamanan Pemilihan Presiden 2014, Polres Bandung mengerahkan sekitar 1.300-an personil dari semua satuan dan kewilayahan. Pihaknya menyiapkan langkah preventif dan preemtif dengan menekankan edukasi hukum kepada masyarakat terkait Pemilu Presiden.

Kapolres menyatakan pengamanan Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden 2014 sedikit berbeda dimana pemilihan presiden hanya dikuti dua calon. Namun demikian pihaknya tetap menyiapkan pengamanan optimal.

"Pengemanan Pemilu Presiden terkonsentrasi pada dua kubu calon, berbeda dengan pemilu legislatif dimana banyak partai. Namun kami tetap siaga dan optimal," katanya.

Sebelumnya, Polres Bandung menggela operasi cipta kondisi untuk memastikan situasi Kamtibmas di wilayah Bandung dan sekitarnya aman dan kondusif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika