REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Krisnandi mengatakan, penyelenggara harus mampu mengungkap kejahatan pemilu yang terjadi. Sebelum penetapan calon terpilih, KPU dapat lebih dulu membuka dokumen C1. 

Karena itu, menurut dia, tidak masalah jika KPU membutuhkan waktu tambahan sebelum memberikan pengumuman resmi. "Tapi hasilnya lebih menjamin kualitas orang yang terpilih nanti," ujar dia di Jakarta, Ahad (4/5).

Yuddy mengatakan, kualitas penyelenggaraan pemilu harus terjaga. Jangan sampai hasil yang muncul adalah hasil dari praktik kecurangan, pelanggaran, dan juga manipulasi suara. 

Ia mengatakan, penyelenggara pemilu harus terlebih dulu mengungkap berbagai praktik kecurangan itu. "Harusnya KPU jangan terbentur pada batas waktu. Yang harus dilakukan KPU adalah membongkar semua kecurangan-kecurangan dan juga mengungkap akar persoalan dari karut marutnya pemilu," kata dia.

Politikus senior Partai Golkar Zainal Bintang berharap KPU tetap dapat menyelesaikan hasil rekapitulasi tepat jadwal. Karena keterlambatan pengumuman akan menimbulkan masalah. 

Ia mengatakan, KPU sebaiknya tidak menambah waktu. "Jangan, jangan mundur. Itu membikin ruang kisruh tambah lebar dan jangan-jangan kita tidak bisa mengendalikan di lapangan," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika