REPUBLIKA.CO.ID,HAMBURG -- Kalangan industri otomotif global mendesak pemerintah Cina untuk memberikan kelonggaran kuota bagi penjualan kendaraan listrik maupun hybrid di negara Tirai Bambu tersebut.
Desakan tertulis yang dilayangkan kepada kementerian Indusri Cina dan Informasi teknologi tertanggal 18 Juni itu merupakan langkah paling kompak yang pernah mereka lakukan. Hal itu sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Cina tersebut.
Selama ini Cina bertekad mengembangkan kendaraan elektrik dan hibrid untuk mendongkrak industri otomotif pada 2025. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem kuota yang dimulai tahun depan.
Di sisi lain pemerintah Cina berupaya mendorong industri domestik otomotif mereka agar mampu bersaing dengan produk asing yang telah lama menguasai pasar otomotif negara tersebut.
Kabijakan penguasa Cina tersebut akan berdampak pada perusahaan yang tidak mampu memenuhi ketentuan yang barlaku. Termasuk pembatalan ijin atas penjualan kendaraan non elektrik di Cina. Kebijakan ini akan menjadi pukulan telak bagi sejumlah industri otomotif karena Cina selama ini menjadi basis industri dan pasar utama mereka.
"Ini akan memukul industri otomotif terutama perusahaan papan atas," kata Liping Kang, manajer senior Innovation Centre for Energi and Transportation. Sebenarnya Perdana Menteri Cina, Li Keqiang dan Kanselir jerman, Angela Merkel telah menandatangani kesepakatan terkait hal itu, namun kementerian Cina tetap mengeluarkan regulasi yang ketat terkait hal itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
