REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua panitia pelaksana Asian Paragames 2018 (INAPGOC) Raja Sapta Oktohari mengatakan, efensiensi anggaran yang dilakukan pihaknya sudah maksimal. Okto menerangkan, sejak awal INAPGOC sudah mengusulkan kebutuhan mereka sebesar Rp 2,6 triliun.
Sesuai arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla maka INAPGOC melakukan efesiensi budget. INAPGOC melakukan sinkronisasi dan komunikasi dengan INASGOC dan kementerian-kementerian terkait.
"Dari situ, kami berusaha maksimal untuk melakukan efensiensi di banyak hal. Akhirnya, kami mendapatkan angka baru hasil dari sinkronisasi ini dan angka baru ini maksimal Rp 1,6 triliun termasuk pajak. Kalau di bawah itu, kami nggak mengerti lagi caranya bagaimana," kata Okto di Jakarta, Rabu (1/10).
Asian Paragames 2018, lanjut Okto, memiliki standar yang tidak bisa dihilangkan. Jika ditiadakan, menurut Okto, akan membuat penyelenggaraan Asian Paragames tidak maksimal. Imbasnya, kata dia, citra Indonesia di mata dunia menjadi tidak baik.
Okto menegaskan, ini yang ingin INAPGOC hindari sebagai panitia pelaksana. Karena, kata dia, Asian Paragames yang sifatnya kontinental dengan partisipasi 45 negara memiliki standarnya sendiri. Standar itu pun tidak bisa dilanggar karena akan menjadi hal yang buruk bagi Indonesia.
"Bukan menjadi tuan rumah yang baik, nanti malah sudah capek, hasilnya nggak maksimal. Buat apa capek-capek," kata Okto.
Sejauh ini, kata dia, kas INAPGOC masih kosong. Okto mencontohkan beberapa kegiatan serupa yang diadakan baik di dalam negeri maupun regional. Pekan Olahraga Nasional Jawa Barat menghabiskan anggaran Rp 1 triliun. Sementara INAPGOC yang cakupannya Asia hanya diberikan Rp 825 miliar.
"Ini jadi tantangan terbesar kami. Jika harus menurunkan standar pelaksanaan tentu akan melakukan penyesuaian tapi tidak bisa jauh dari pakem yang sudah disiapkan, jika terlalu jauh simpangannya maka orang malah melihat Indonesia tidak ramah difabel," kata Okto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
