REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI, Rully Chairul Azwar mengatakan, lembaga yang dipimpinnya menganggap kondisi pendidikan nasional saat ini belum sebaik yang diharapkan. Masih banyak persoalan yang mengiringi pelaksanaan pendidikan nasional.

Meskipun anggaran negara yang diberuntukkan bagi pendidikan merupakan yang terbesar dibanding sektor-sektor lain, atau sebesar 20 persen anggaran APBN, mencapai Rp 416,1 triliun, untuk tahun 2017. Salah satu bukti adanya persoalan pendidikan adalah turunnya peringkat daya saing Indonesia.

Pada 2015-2016, Rully mengatakan, posisi Indonesia berada pada peringkat ke 37 dari 138 negara. Namun pada periode 2016-2017 posisi Indonesia turun ke urutan 41, dibawah Malaysia (18), Singapura (2) dan Thailand (32).

Pernyataan itu disampaikan Rully pada Jumat (21/10), saat digelar konferensi pers dalam rangka Round Table discussion "Mencerdaskan kehidupan bangsa: Pendidikan nasional menurut UUD NRI Tahun 1945". Ikut hadir pada acara tersebut para pimpinan Lembaga Pengkajiam MPR, yaitu Dr Ahmad Farhan Hamid, Djafar Hafsah, I wayan sudirta, Andi matalatta dan Prof Dr Syamsul Bahri.

Round Table discussion ini akan digelar pada 24 Oktober di Nusantara IV komples parlemen. Sebanyak 25 pakar pendidikan akan hadir pada acara tersebut. Antara lain, Prof Dr Arief Rachman, M Pd, Prof Dr Satrio Brodjonegoro, Prof Dr Din Syamsudin, dan Prof Dr Anwar Arifin.

Persoalan lain yang menjadi bukti adanya masalah pada sistem pendidikan nasional adalah data yang disampaikan Unicef pada 2016. Dalam data itu disebutkan, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak menikmati pendidikan lanjutan dengan alasan faktor ekonomi dan budaya.

"Ini adalah bukti yang nyata bahwa sistem pendidikan kita masih diliputi berbagai persoalan. Karena itu kita ingin mencarikan solusi, agar ke depan cita-cita mencerdaskan bangsa bisa segera tercapai", kata Rully menambahkan.