REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wayangan barangkali sudah biasa dilakukan di Yogyakarta. Kali ini, Jumat (22/5), wayangan yang digelar di di lapangan Denggung, Sleman, DIY ini menyosialisasikan empat pilar MPR. Pagelaran wayang kulit ini mengambil lakon Wiratha Parwa. Magelang itu. Masyarakat antusias mengikuti cerita kudeta agal di negara Wiratha Parwa. Prabu Matswapati, raja Wiratha Parwa, selamat dari kudeta berkat bantuan Jagal Abilawa yang tak lain Raden Wrekudara, salah satu pandawa.
Pagelaran yang didalangi oleh Ki Seno Nugroho, dalang dari Bantul dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. MPR bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provindi DI Jogjakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah penyelenggara pagelaran ini. "Tujuannya untuk menyebarluaskan nilai-nilai Empat Pilar melalui salah seni budaya Indonesia, yaitu wayang kulit," ujar Tugiyana, Kepala Biro Setpim Setjen MPR, selaku panitia penyelenggara kegiatan ini.
MPR memang mendapat mandat undang-undang untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Ketatapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sosialisasi melalui media seni dan budaya merupakan salah metode digunakan oleh MPR.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam sambutannya mengatakan wayang malam ini bukan wayangan biasa. Tapi, wayangan sebagai salah satu metode atau cara digunakan MPR menyosialisasikan hal yang amat sangat prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu, Panasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Jadi, menurut Hidayat, wayang malam ini bertujuan untuk menyegarkan kembali, menyemangati kembali agar seluruh ketentuan berbangsa dan bernegara bisa kita pahami dengan lebih baik. Untuk kemudian, kata Hidayat, bisa kita laksanakan dengan lebih baik pula. "Agar dengan demikian cita-cita proklamasi dan cita-cita reformasi seperti dicetuskan pada 21 Mei 1998 bisa terlaksana," katanya.
