REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Rapat Koordinasi Stakeholder dan Sosialisasi Pengawasan Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, Ketua Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo, menyatakan telah mengidentifikasi persoalan-persolan di pilkada. Total ada empat persoalan utama di pilkada di seluruh wilayah indonesia.
Pertama, persoalan mengenai money politic. "Sampai hari ini masih menjadi persoalan serius. Tentu hal ini membutuhkan daya dukung dari masyarakat. Money politic jadi masalah yang sulit diberantas karena kuatnya permintaan daripada penawaran," kata Bambang.
Ia menjelaskan, masyarakat menunggu adanya uang suap meskipun hal tersebut jelas-jelas dilarang. "Beberapa daerah mengatakan bahwa tidak akan ke TPS kalau tidak diberi uang transport. Ini masalah serius karena di satu sisi dilarang UU tapi di sisi lain jadi strategi pemenangna pemilu yang sangat efektif," katanya.
Yang kedua, kata dia, masalah pilkada adalah problematik terkait penyalahgunaan kewenangan. Termasuk pengyalahgunaan APBD. "Problem ini masih menjadi hantu. Kita berharap tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan termasuk penyalahgunaan aset negara. mobil dinas, dan lain-lain. Banyak yang menggunakan itu untuk kepentingan kampanye," katanya.
Belum lagi instruksi-instruksi di jajaran birokrasi. "Pengalaman Pilkada Banten dan Tangsel harus jadi pelajaran berharga," katanya
Yang ketiga, lanjut Bambang, adalah terkait dengan netralitas PNS, termasuk TNI-polri. "Kita mengimbau TNI dan Kodam Jaya untuk menjaga netralitas. Alangkah sayangnya anggaran pemda jika pilkada harus diulang gara-gara netralitas PNS tidak terjaga. saya memberi pujian kepada gubernur DKI yang mengeluarkan instruksi agar PNS netral," katanya
Terakhir adalah masalah pengawasan pemilu. Ini terkait dengan keterbukaan informasi dari KPU sesuai dengan UU nomor 15 tahun 2011 . "Kita harus bersama-sama menjaga netralitas KPU dan panwaslu dan kemudian bersama-sama mengawal pemilukada ini menjadi pemilukada yang baik dan sukses," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
