JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan, telah memulai kegiatan lelang sebanyak 21 paket proyek pembangunan infrastruktur dengan total nilai keseluruhan mencapai Rp 4,4 triliun. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blesmiyanda mengatakan, memang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih dalam proses perbaikan di Kemendagri.
Meski begitu, kata dia, ada paket pembangunan yang sudah kami mulai proses lelangnya. Pihaknya sengaja mempercepat pelaksanaan lelang sebanyak 21 paket proyek pembangunan infrastruktur tersebut agar pembangunan fisik dapat dilakukan secepat mungkin.
"Tahun-tahun sebelumnya, lelang kan sering terlambat. Makanya, tahun ini kami laksanakan lelang lebih cepat. Sebanyak 21 paket senilai Rp 4,4 triliun sudah dilelang dan diumumkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)," ujar Blesmiyanda di Jakarta, Senin (11/1).
Dia menuturkan, beberapa satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang sudah melakukan lelang, di antaranya, Dinas Perumahan dan Gedung, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial. Dia berharap, seluruh proses lelang dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan sama sekali.
"Dengan demikian, pengerjaan fisik pembangunan infrastruktur sudah bisa dilakukan pada April 2015," tutur Blesmiyanda.
Lelang-lelang yang telah dilakukan itu, sambung dia, termasuk konsolidasi, di antaranya, pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan nilai sekitar Rp 1,5 triliun dari total nilai paket pembangunan. Dia menambahkan, jumlah proyek pembangunan infrastruktur yang akan dilelang masih akan terus bertambah. Terlebih, dalam waktu dekat, Dinas Tata Air DKI akan menyelesaikan berkas dokumen pelaksanaan lelang beberapa proyek yang telah dianggarkan dalam APBD DKI 2016.
Sementara, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Catur Laswanto sepakat dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal pemangkasan agenda festival. Catur mengatakan, agenda festival DKI memang masih terlalu besar.
"Festival itu jagan kita jadikan satu-satunya event organizer, sehingga biaya sedemikian mahal dan sumber daya semua ke situ," katanya.
Dia pun mendukung pemangkasan anggaran sebesar Rp 150 miliar dalam KUA-PPAS pada APBD 2016. Sehingga, tahun ini anggaran Disparbud DKI hanya Rp 150 miliar. n antara/c18 ed: erik purnama putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika
