JUANDA — Setelah menggelar aksi di depan kantor Wali Kota dan Gedung DPRD Kota Depok, warga RW 03 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat, memboikot pengerjaan Tol Cijago. Pemboikotan disebabkan warga merasa tuntutan yang telah disepakati PT Hutama karya (HK) lima bulan yang lalu tak dipenuhi.
Pemboikotan dilakukan tepat di pintu keluar masuknya kendaraan proyek. Warga memasang spanduk dan bendera merah putih. "Kami harus ambil sikap agar kami tidak disangka main-main oleh PT HK," ujar Gugun Gunawan, koordinator aksi sekaligus tokoh masyarakat, Senin (23/6).
Ia menambahkan, pemboikotan dilakukan sampai PT HK memenuhi tuntutan warga. Perwakilan dari warga RW 03 juga sempat bertemu dengan kepala bagian humas PT HK yang menjanjikan tuntutan mereka bakal dipenuhi dalam dua atau tiga hari ke depan.
Gugun mengatakan, jika dalam dua tiga hari nanti PT HK masih belum memenuhi tuntutan warga maka warga akan melakukan tindakan selanjutnya. "Nanti kita akan tegur kembali jika masih belum ditepati," katanya.
Sebelumnya, warga Kelurahan Kemiri Muka menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Depok. "Pihak PT HK menjanjikan kompensasi Rp 500 hingga 700 ribu per bulan," ujar koordinator lapangan Rahmat, Senin.
Ia menambahkan, sebelum pembangunan tol berlangsung, PT HK melakukan audiensi dengan warga. Namun, pihak PT HK melanggar perjanjian tersebut. "Udah lima bulan pembangunan, tapi kompensasi belum dapat sedikit pun," katanya.
Selain menuntut dibayarnya kompensasi yang dijanjikan, warga juga meminta agar perusahaan dan pemerintah memperhatikan dampak-dampak lingkungan yang terjadi karena pembangunan tol tersebut. Alat-alat berat yang beroperasi hingga dini hari menganggu kenyamanan warga dan anak-anak.
Sutarni (52 tahun), warga RW 03, juga mengatakan bahwa semenjak pembangunan tol, kehidupan warga jadi mulai terganggu. "Banyak polusi, berisik karena alat-alat berat, bahkan banyak ular yang masuk ke rumah saya," ujarnya memaparkan.
Gugun serta tokoh masyarakat setempat berhasil menemui perwakilan dari Pemerintah Depok. "Saya mengajak perwakilan dari pemerintah untuk turun ke lapangan biar mereka melihat sendiri kalau hak-hak kami untuk hidup layak terampas," kata Gugun.
Tuntutan warga, yakni meminta agar PT HK membangun fasilitas umum yang layak bagi warga sekitar, seperti tempat pembuangan sampah, penerangan, dan sarana jalan yang layak. Selain itu, warga juga menuntut diberikannya kompensasi atas pembangunan jalan tol tersebut. "Kompensasi atas dampak negatif yang dirasakan warga karena pembangunan tol ini," ujar Gugun.
Ia menambahkan, semua permohonan dan tuntutan dari warga telah dicatat dan ditampung oleh perwakilan pemerintah. Pemerintah setempat berjanji menjembatani keluhan warga, khususnya ke pelaksana proyek PT Hutama Karya. "Selanjutnya, akan diakan audiesnsi kembali. Namun, untuk masalah fasilitas, khususnya masjid, akan diutamakan karena menjelang puasa. Masjid kami sudah tidak layak, sudah bocor semua," katanya memaparkan.
Di Gedung DPRD Kota Depok, mereka juga menyampaikan tuntutan serupa. Mereka meminta agar para anggota DPRD memperhatikan nasib warga RW 03 Kemiri Muka. "Mereka sebagai wakil kami seharusnya mereka tahu masalah kami dan bertanggung jawab. Jangan saat kampanye saja katanya membela kepentingan rakyat. Kita mau tagih janjinya," ujar Gugun tegas.
Kelurahan Kemiri Muka terdiri atas delapan rukun tetangga (RT). Pembangunan Tol Cijago ini menggusur tiga RT di sana, yaitu RT 02, RT 04, dan RT 07. "Sekarang hanya tinggal lima RT," ujar gugun.
Warga yang tergusur akibat pembangunan tol itu sudah sepakat atas biaya pembebasan lahan yang ditawarkan PT HK. "Untuk tanah Rp 1,8 juta dan untuk bangunan Rp 2,4 juta per meter persegi," katanya. Namun, untuk RT 07 masih ada lima kepala keluarga (KK) yang belum dibayar dan masih bertahan di sana. "Lima KK tersebut sekarang masuk ke RT 08," ujar Gugun. rep:c83 ed: dewi mardiani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
