Tarik Ulur <em>Holding</em> BUMN |Republika Online

Rencana pemerintah membentuk perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak kunjung terwujud. Setelah setahun lebih direncanakan dan dikonsolidasikan, pembentukan holding yang ditargetkan terealisasi tahun ini, justru diundur menjadi tahun depan.

Menteri BUMN Rini Soemarno sempat optimistis enam holding BUMN terbentuk se belum 2016 berakhir. Sayangnya, hingga tu tup tahun, holding yang digadang-gadang bi sa menyehatkan perusahaan plat merah ma sih terganjal syarat administrasi dan birokrasi. Awalnya, Rini yakin pembentukan hol ding terutama pada sektor tambang dan mi gas (minyak dan gas) bisa diselesaikan seusai Hari Raya Idul Fitri 1437 H. Namun, rencana tersebut urung terwujud karena masih me nungu selembar surat pengesahan dan per aturan pemerintah yang memayungi pelak sanaan dua holding tersebut.

Rini menjelaskan, holding tambang dan migas menjadi prioritas untuk direalisasikan pada tahun depan mengingat negara tidak akan lagi mengeluarkan penyertaan modal negara (PMN) untuk semua BUMN. Sedang kan, pada tahun depan banyak proyek, khu sus nya di sektor migas mulai jalan dan melakukan eksplorasi.

Biaya produksi yang tak sedikit, disam ping kegamangan harga pasar di sektor migas dan tambang, menuntut dua sektor ini untuk kuat dan bisa berjalan secara mandiri. Rini menilai, satu-satunya jalan agar perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor ini bisa stabil dan memiliki kekuatan di lantai bursa adalah dengan menggabungkan aset dan nilai perusahaan.

"Salah satu fungsi holding adalah mem perkuat perusahaan. Perusahaan BUMN ha rus kuat dan memiliki modal yang cukup un tuk terus berkembang. Caranya, memang ha rus bersatu di dalam holding," kata Rini dalam acara BUMN Expo di Jakarta, belum lama ini.

Tak hanya soal suntikan dana segar yang dihilangkan. Rini getol meminta perusahaan pelat merah membentuk holding per sektor karena tingginya dividen yang harus disetor perusahaan BUMN kepada negara. Rini juga mengejar perusahaan BUMN untuk bisa meningkatkan laba bersihnya sebagai bentuk kontribusi kepada negara. "Pada 2019 men datang total aset BUMN harus di atas Rp 7.000 triliun," kata Rini.

Rini menjelaskan, pembentukan holding diperlukan untuk menjawab tuntutan pasar dan tingginya target yang dipasang. Rini berharap perusahaan-perusahaan BUMN dapat menyatukan visi misi agar holding bisa terwujud.

Pada September lalu, Rini masih opti mistis enam dari 10 holding yang direnca nakan bisa terbentuk tahun ini. Keenam holding tersebut adalah holding migas, tam bang, perbankan, infrastruktur, per u mahan, dan pangan. Bahkan, ia sempat mengatakan, enam holding tersebut sudah menyelesaikan tahap konsolidasi di tingkat internal.

Di sektor migas dan pertambangan, Rini sempat menyebut, payung hukum untuk kedua sektor tersebut sudah selesai dan ada di meja Kementerian Hukum dan HAM. Ter masuk Peraturan Pemerintah Nomor 44 Ta hun 2005 tentang penyertaan modal ne gara juga sudah selesai direvisi. Draf PP Nomor 44 Tahun 2005 yang mengatur payung induk holding BUMN menjadi hal utama dalam pembentukan holding. Rini mengatakan, PP yang memayungi holding sudah selesai diketok palu.

Namun, pembentukan holding tak bisa berhenti disitu, setelah PP payung sudah diketok palu, setiap sektor memerlukan PP yang memayungi dan mengatur mekanisme kerja per sektor. Hal ini lah yang kemudian menjadi landasan kinerja holding per sektor selanjutnya. "PP 44 sudah selesai. Sudah di teken juga, akhir tahun ini kita targetkan PP per sektor sudah selesai. Minimal dua sektor lah, holding tambang dan migas," ujar Rini. Sayangnya, menginjak akhir tahun, PP per sektor tak kunjung terbit.

Berbagai macam perkembangan yang maju mundur juga kerap dilontarkan Rini. Pada Oktober, Rini menyebutkan, PP sektor sudah selesai di bentuk dan sudah berada di sesneg. Kemudian, menjelang akhir Novem ber Rini mengatakan, Presiden sudah sepakat atas sektor Tambang dan Migas. Namun, pada awal Desember tepatnya pada CEO Forum di Darmawangsa, Rini kembali mengatakan, PP per sektor masih berada disetiap kementerian untuk bisa diparaf satu persatu.

Rini mengatakan, ada banyak kendala dan syarat administrasi birokrasi yang mengham bat keluarnya PP. Ia mengakui, ada banyak pihak yang wait and see terkait pembentukan holding. Target pembentukan holding ter utama sektor migas dan pertambangan pun terpaksa mundur ke tahun depan.

"Mungkin inilah namanya birokrasi. Karena harus tanda tangan ke sana, tanda tangan ke sini. Ada perbaikan-perbaikan," ujar Rini di Jakarta, Senin (18/12). Kata Rini, holding kedua sektor tersebut akan diupayakan terbentuk pada kuartal I 2017. Agar prosesnya bisa berjalan dan target nya terkejar, Rini memerintahkan jajarannya segera melakukan perbaikan. Dia ingin segala proses administrasi dan dokumentasi disele saikan dengan cepat.

Meski begitu, dia membantah anggapan bahwa masih banyak pihak yang menolak rencana pembentukan holding. Kementerian BUMN telah berkomunikasi dengan semua pihak terkait, termasuk dengan stakeholder dan karyawan dari berbagai BUMN yang akan bergabung di bawah perusahaan induk tersebut.

"Pada dasarnya kalau kami berkomunikasi dengan semua pihak dan stakeholder, mereka mendukung program holding," ujar Rini. Pengamat Ekonomi Universitas Padja jaran Bandung Ina Primiana menga takan, salah satu kendala pembentukan holding memang berada di administrasi dan birokrasi. Menurut dia, tidak semua pihak paham dan satu pemikiran terkait pembentukan holding. Hal itu yang membuat adanya ketidakse pahaman di kalangan pemerintah.

"Sebenarnya, pembentukan holding bisa cepat selesai, tak perlu memakan waktu lama jika memang seluruh pihak dan steakholder men dukung dan memiliki visi yang sama," ujar Ina saat dihubungi Republika, Selasa (20/12). Ina menjelaskan, tujuan pembentukan holding agar perusahaan BUMN bisa lebih kuat belum dipahami secara merata di elemen stakeholder. Apalagi, ia melihat sempat ada perbedaan pendapat di perusahaan BUMN mengingat hanya sedikit perusahaan BUMN yang sehat di antara ratusan BUMN yang ada di Indonesia.

"Rencana ini sempat menuai pro dan kon tra karena perusahaan yang sehat menilai tan pa holding pun mereka bisa berdiri sendiri. Ke tidakseragaman pemahaman kemudian mem buat proses juga menjadi lambat," ujar Ina. Menurut dia, holding perlu direalisasikan agar perusahaan BUMN memiliki daya saing tinggi tak hanya di dalam negeri, tapi juga di level internasional.

"BUMN harus sehat semua dan mampu bersaing di level internasional," ujarnya.

***

Sektor Pertambangan Paling Siap

Kepala Satuan Gugus Tugas Holding BUMN, Wianda Puspanegoro mengklaim komunikasi dan kon soli dasi di tubuh perusahaan BUMN untuk membentuk holding berjalan baik. Wianda menjelaskan, salah satu ko munikasi yang berjalan dengan baik ada di sektor tambang.

Ia menjelaskan, para pimpinan perusahaan di sektor tambang yaitu, Inalum, Antam, dan PT. Timah serta Bukit Asam sudah memiliki kesepakatan dan bahkan, membuat skema kerja. Wianda menjelaskan, komunikasi di internal bahkan, sudah merambah pada ikatan pekerja di tiap-tiap perusahaan.

Dari enam sektor holding yang rencananya dibentuk, sektor tambang yang paling siap dan kompak dalam segi konsolidasi internal. Kata Wianda, tahap sosialisasi bahkan, sudah dilakukan hingga ke level bawah. "2016 semoga kita bisa selesaikan. Persiapan jalan terus," ujar Wianda di Jakarta, belum lama ini.

Wianda yang juga merupakan Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) menjelaskan, sektor tambang sudah melakukan banyak pergerakan. Namun, dia belum bisa memerinci apa saja pokok pembahasan di sektor tambang. "Yang pasti, sektor tambang sudah saling siap untuk bergabung," kata dia.

Proses koordinasi dan konsolidasi di sektor migas juga diklaim berjalan lancar. Dia menjelaskan, salah satu masalah yang sedang disinergikan adalah persoalan valuasi aset. Perlu ada valuasi aset perusahaan baik PGN maupun Pertamina sebelum membentuk holding. "Kalau operasional sudah beres, tidak begitu banyak yang substansial, keduanya sudah siap. Kedua belah pihak sudah siap buat bersinergi," ujar Wianda.

Pengamat Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung Ina Primiana berharap perusahaan BUMN dapat mening katkan komunikasi dan koordinasi. Selain itu, penyelerasan visi misi juga menjadi faktor penting untuk dilakukan. Komunikasi yang baik, menurut Ina, bisa mempercepat pembentukan holding. Pemerintah perlu memberikan pemahaman, khususnya ke perusahaan BUMN yang sehat, mereka mesti memiliki laba besar sebelum membentuk holding. Sebab, tak bisa dimungkiri bahwa dari ratusan perusahaan BUMN yang ada, hanya segelintir yang sehat. Oleh Intan Pratwi ed: Satria Kartika Yudha

***

infografis

RENCANA PEMBENTUKAN HOLDING

1. HOLDING MIGAS

PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

2. HOLDING PERTAMBANGAN

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum,

PT Timah (Persero),

PT Bukit Asam (Persero),

PT Aneka Tambang (Persero).

3. HOLDING PERUMAHAN

Perumnas,