REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Pemerintah sementara Mesir meminta seluruh pihak untuk mengakhiri perpecahan politik. Sebab, perpecahan politik akan menyulitkan pemerintah memulihkan perekonomian negara. Karena itu, pemerintah mengajak semua kelompok politik di Mesir, termasuk kelompok Islam, untuk berdialog.
Ajakan itu dikemukakan perdana menteri sementara Mesir, Hazem el-Beblawi, dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah, Sabtu (20/7). Menurut dia, Mesir sangatlah penting bagi setiap orang yang hidup di dalamnya. Karena itu, akan sangat baik jika diselenggarakan rekonsiliasi untuk membangun kehidupan yang harmonis di Mesir.
Dalam pidatonya, el-Beblawi juga menegaskan, keamanan harus dipulihkan setelah hampir satu bulan lebih terjadi demonstrasi jalanan. “Saat ini, kita harus mengembalikan harmoni, perpecahan harus diakhiri.”
Ajakan dialog ini ditolak mentah-mentah oleh Ikhwanul Muslimin, kelompok Islam yang mendukung Presiden terguling, Muhammad Mursi. Alasannya, Pemerintah Mesir saat ini tidak sah karena merupakan hasil kudeta militer. Menurut Juru Bicara Ikhwanul Muslimin Gehad el-Haddad, pihaknya tak akan meladeni ajakan dialog sampai pemerintah mengembalikan Mursi kepada jabatannya semula.
“Tak akan ada dialog kepada mereka yang mengacungkan senjata kepada demonstran antikudeta,” ujar Haddad kepada Reuters, Sabtu (20/7). Sejauh ini, Angkatan Bersenjata Mesir tak menggubris tuntutan Ikhwanul Muslimin untuk membebaskan Mursi. Militer juga masih merahasiakan lokasi penahanan Mursi sejak ia digulingkan pada 3 Juli.
Alih-alih mendengarkan permintaan Ikhwanul Muslimin dan dunia internasional untuk membebaskan Mursi, militer malah membentuk pemerintahan sementara, yakni tak ada satu pun tokoh partai Islam di dalamnya. Pemerintah sementara ini berkewajiban memulihkan ekonomi dan membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilu.
Presiden sementara Mesir, Adli Mansur, juga siap mendeklarasikan konstitusi baru. Sebuah komite yang terdiri atas 10 pakar hukum dan konstitusi dijadwalkan bertemu pada Ahad (21/7) untuk menyusun rancangan konstitusi baru Mesir. Beblawi mengatakan, saat ini kabinet telah membuat dasar bagi pemerintahan yang akan datang. “Tugas utama pemerintah saat ini adalah memulihkan ekonomi dan keamanan.”
Menurut sejumlah pengamat, salah satu alasan penggulingan Mursi adalah karena ia dianggap tak mampu mengurus ekonomi Mesir. Defisit anggaran melonjak hingga 3,2 miliar dolar AS dan devisa rontok hingga di bawah 50 persen jika dibandingkan Desember 2010. Sejak kudeta terhadap Mursi, 3 Juli, lebih dari 100 orang tewas akibat bentrokan antara demonstran dan aparat. Sebagian besar korban tewas adalah pendukung Ikhwanul Muslimin.
Dukungan Yordania
Di tengah upaya pemerintah sementara untuk memulihkan ekonomi, keamanan, dan pengakuan internasional, Raja Abdullah II dari Yordania, Sabtu (20/7), mengunjungi Mesir. Ini adalah kunjungan kepala negara pertama ke Negeri Seribu Menara sejak pelengseran Mursi.
Raja Abdullah termasuk salah satu di antara sejumlah pemimpin negara yang mengucapkan selamat kepada Mesir tak lama setelah militer menggulingkan Mursi. Karena itu, sejumlah analis melihat, kunjungan ini merupakan simbol dukungan dan pengakuan Yordania terhadap pemerintah baru Mesir.
Menteri Luar Negeri Mesir Nabil Fahmu menyatakan, meski kondisi politik Mesir belum sepenuhnya pulih, pemerintahnya akan berupaya berperan lebih aktif dalam percaturan politik internasional, khususnya yang berkaitan dengan keamanan regional. n ichsan emrald alamsyah ed: wachidah handasah
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
