REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Meski Mesir masih bergolak menyusul penggulingan Presiden Muhammad Mursi, Amerika Serikat (AS) tetap meneruskan rencananya untuk mengirimkan empat pesawat jet tempur F-16 ke Negeri Seribu Menara itu. Mengutip pernyataan beberapa pejabat AS, kantor berita AFP, Rabu (10/7), melaporkan bahwa jet-jet tempur super canggih itu akan tiba di Mesir dalam beberapa pekan mendatang.
Rencana pengiriman jet tempur F-16 ini dijalankan ketika Washington secara hati-hati mempertimbangkan apakah akan menyebut penggulingan pemimpin Mesir baru-baru ini sebagai kudeta militer. Jika Washington menyebut penggulingan Mursi pekan lalu sebagai kudeta, maka, menurut hukum AS, pemerintahan Presiden Barack Obama wajib menahan bantuan bagi militer Mesir.
Data menunjukkan, Mesir merupakan penerima bantuan terbesar kedua dari AS setelah Israel. Setiap tahunnya, Mesir menerima bantuan dari Washington senilai 1,5 miliar dolar AS (sekitar Rp 14,9 triliun).
Gedung Putih menilai, jutaan warga Mesir sebenarnya telah menginginkan perubahan di pemerintahan. Karena itu, seperti dikatakan Juru Bicara Gedung Putih Jay Carney, AS akan menunggu terlebih dahulu sebelum memutuskan bagaimana menggambarkan lengsernya Mursi dari kursi kepresidenan. ''Kami sedang menilai bagaimana pihak-pihak berwenang di Mesir bertindak dan menangani situasi baru-baru ini," kata Carney.
Menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan AS, pengiriman pesawat-pesawat jet itu merupakan bagian dari paket bantuan. Ia pun mengungkapkan, empat jet F-16 itu kemungkinan bakal dikirim pada Agustus mendatang. ''Hingga saat ini tidak ada perubahan terkait rencana pengiriman pesawat tempur F-16 kepada militer Mesir," kata pejabat yang tak mau disebutkan namanya itu.
Selain empat pesawat F-16 yang akan dikirim pada bulan Agustus, masih ada delapan jet F-16 lainnya yang bakal dikapalkan ke Mesir. Delapan jet tersebut dijadwalkan dikirim pada bulan Desember.
Sementara dari Kairo dilaporkan, Jaksa Agung Mesir memerintahkan penangkapan pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin, Muhammad Badie, dan sejumlah pimpinan organisasi itu. Mereka dituduh memicu kekerasan yang mengakibatkan puluhan orang tewas di luar markas pasukan Garda Republik beberapa hari lalu. Tokoh Ikhwanul Muslimin lain yang juga diperintahkan untuk ditangkap adalah wakil Badie, Mahmoud Ezzat, serta pemimpin partai, Essam al-Erian dan Mohamed el-Beltagi.
Perintah penangkapan ini terkesan ironis karena pada saat yang sama perdana menteri sementara Mesir sedang berupaya melibatkan kelompok politik pendukung Mursi itu dalam pembentukan pemerintahan transisi.
Terkait rencana pembentukan pemerintahan transisi tersebut, Perdana Menteri Sementara Mesir Hazem el Beblawi, Rabu (10/7), bertemu sejumlah tokoh politik senior. Kantor Kepresidenan sementara menginformasikan, semua partai termasuk Partai Kebebasan dan Keadilan milik Ikhwanul Muslimin dan Partai Nour milik kaum Salafi akan mendapat tawaran posisi dalam pemerintahan baru.
Meski demikian, tokoh senior Partai Kebebasan dan Keadilan, Mohamed Kamal, menyatakan kelompoknya tidak akan ikut dalam pemerintahan baru. Hal senada dikatakan tokoh Ikhwanul Muslimin, Essam el-Erian. Menurut dia, Ikhwanul Muslimin tidak menginginkan peran dalam pemerintahan.
Satu hal penting yang diinginkan Ikhwanul Muslimin saat ini adalah mengembalikan Mursi pada jabatannya sebagai presiden Mesir. Sementara, di jalan-jalan Kota Kairo, aksi demonstrasi dari para pendukung Mursi mulai mereda. Hal ini karena mereka sudah mulai menjalankan ibadah puasa Ramadhan.
Seperti dilaporkan banyak media massa internasional, pemerintahan sementara Mesir telah mendapatkan komitmen bantuan dari pihak asing, utamanya dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dua negara tersebut berjanji menggelontorkan bantuan dalam bentuk hibah, pinjaman lunak, dan bantuan bahan bakar senilai 8 miliar dolar AS guna memulihkan perekonomian Mesir yang terpuruk. n ed: wachidah handasah
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
