BAGHDAD -- Irak meminta NATO untuk menekan Turki agar menarik pasukannya dari Irak Utara dengan segera. Permintaan ini menyusul pemerintah Irak yang memberi waktu 48 jam pada Turki untuk menarik pasukan terhitung sejak Selasa.
Sebelumnya, Turki telah berjanji untuk tidak menempatkan lebih banyak tentara tetapi menolak penarikan seluruh pasukan. "NATO harus menggunakan kewenangannya untuk mendesak Turki mundur dari wilayah Irak," kata Perdana Menteri Irak Haider al Abadi dalam pernyataan, Selasa (8/12), setelah batas waktu penarikan pasukan Turki berakhir.
Pernyataan tersebut mengatakan Abadi telah berbicara pada Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg melalui telepon. Abadi mengatakan penempatan pasukan Turki adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Irak.
Sementara, Pentagon telah mendesak kedua negara menyelesaikan isu secara diplomatik. Pentagon juga menegaskan bahwa pengerahan pasukan Turki di Irak bukan bagian dari rencana koalisi pimpinan AS dalam melawan ISIS.
Turki mengatakan, penempatan pasukan dan senjata berat mereka di Irak adalah bagian dari misi melawan ISIS. Pasukan dan senjata berat ditempatkan di garis depan terdekat dengan Mosul untuk melatih pasukan Irak. Sementara Pemerintah Irak mengatakan mereka tidak pernah meminta Turki melakukan itu. Mereka juga menyebut penempatan tersebut terlalu besar untuk misi pelatihan.
Rusia ikut bersuara
Rusia yang sebelumnya bermasalah dengan Turki karena penembakan jet juga menyebut keberadaan pasukan Turki di Irak adalah ilegal. Meski demikian, Duta Besar Irak untuk PBB Mohamed Ali Alhakim mengatakan, kedua pihak yang tengah berseteru harus lebih kalem.
Menurut dia, Irak dan Turki sedang menggelar pembicaraan bilateral untuk mengakhiri masalah. "Kita sedang menyelesaikannya, antara Baghdad dan Ankara, secara bilateral," kata Alhakim setelah Rusia mengangkat isu tersebut dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB.
Alhakim mengatakan, masalah itu tidak akan diperpanjang di Dewan Keamanan atau PBB. Menurut dia, yang paling membantu adalah diskusi bilateral yang sedang berlangsung sekarang. "Itu (diskusi) berjalan dengan sangat baik," tambahnya.
Alhakim mengatakan Rusia tidak berkonsultasi dengan Irak sebelum mengangkat isu tersebut. Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin menyatakan kekecewaannya bahwa 15 negara anggota DK PBB karena tidak membuat pernyataan untuk mengonfirmasi prinsip integritas teritorial dan kedaulatan nasional.
"Kita percaya bahwa Turki telah bertindak ceroboh dan tidak jelas, (karena) membawa tambahan pasukan ke wilayah Irak tanpa persetujuan pemerintahnya," kata Churkin, dikutip Aljazirah.
Sementara, Presiden Pemerintah Regional Kurdistan, Mansoud Barzani akan menggelar pertemuan dengan beberapa pejabat Turki termasuk Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu. Pertemuan digelar, di Ankara, pada Rabu ((9/12).
Sebelumnya, Davutoglu mengatakan ia ingin mengunjungi Baghdad secepatnya untuk meredakan situasi. Ia menegaskan bahwa pelatihan oleh pasukan mereka atas sepengetahuan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Irak. "Mereka yang membuat interpretasi berbeda atas kehadiran militer Turki di Mosul sedang terlibat dalam provokasi yang disengaja," katanya. n ed: yeyen rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
