Amnesti Internasional (AI) melayangkan kritik. Lembaga kemanusiaan ini menyatakan AS gagal melakukan penyelidikan terhadap pembunuhan warga sipil di Afghanistan. Termasuk, kasus yang masuk kategori kejahatan perang.
Kritik tersebut diungkapkan dalam laporan AI, Senin (11/8). NATO berjanji akan mengkaji laporan tersebut. AI fokus pada sepuluh insiden yang terjadi antara 2009 dan 2013. Selama rentang masa itu 140 warga sipil tewas akibat operasi militer AS.
Sebagian besar insiden itu dalam bentuk serangan udara dan penyergapan pada malam hari. Dua taktik ini menuai kritik tajam dari warga dan Pemerintah Afghanistan. Sebab, cara itu menimbulkan korban jiwa tak berdosa.
Mayoritas anggota keluarga korban mengungkapkan, mereka tak pernah diwawancarai oleh penyelidik militer AS. Dua kasus, satu di Provinsi Paktia pada 2010 dan Provinsi Wardak dari November 2012 sampai Februari 2013, muncul banyak bukti kejahatan perang.
"Tak ada satu pun kasus yang menyebabkan 140 warga sipil tewas itu ditindaklajuti oleh militer AS," ujar Direktur AI Asia Pasifik Richard Bennett. Bukti terjadinya kejahatan perang dan pembunuhan yang melanggar hukum diabaikan begitu saja.
Juru bicara pasukan NATO di Afghanistan, Letnan Kolonel Chris Belcher, mengatakan akan mengkaji dulu laporan AI dan meresponsnya kemudian. Menurutnya, tuduhan terjadinya korban sipil merupakan hal serius dan perlu penyelidikan.
Warga sipil Afghanistan terus menjadi target operasi militer seiring perang yang dipimpin AS di Afghanistan pada 2001. Mereka berdalih berburu Taliban. Namun pada kenyataannya, justru warga sipil menjadi korban dan membuat mereka berada dalam ketakutan.
Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Juli, korban perang di Afghanistan meningkat 17 persen pada paruh pertama tahun ini. Sebanyak 1.564 warga sipil tewas dari Januari hingga Juni.
Pada enam bulan pertama 2013, jumlah warga sipil yang kehilangan nyawa hanya 1.342. Menurut PBB, Taliban dan militan lain bertanggung jawab terhadap sebagian besar kematian itu. "Sebanyak 74 persen kasus tewasnya warga sipil tanggung jawab mereka."
Sedangkan pasukan propemerintah, kata PBB, bertanggung jawab sebesar sembilan persen. Pasukan pemerintah delapan persen dan pasukan asing hanya satu persen. Namun, laporan AI justru menyebutkan hal sebaliknya.
Mestinya, pasukan AS dan NATO mampu mencegah korban sipil. Namun, bukti sepuluh insiden memperlihatkan mereka justru merenggut warga sipil Afghanistan. Keseriusan mereka dalam menyelesaikan masalah ini juga dipertanyakan.
"Tanggung jawab mereka diragukan saat mereka mengabaikan keluarga korban yang mencari keadilan," demikian laporan AI. ap ed:Fery Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
