JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada pemfavoritan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK terhadap para calon yang menjalani tes wawancara. Pada Rabu (26/8), pansel rampung mewawancarai 19 capim KPK. "Kami menilai pansel memfavoritkan calon dari kepolisian dan purnawirawan militer," ujar Koordinator Investigasi ICW, Febri Hendri, kepada Republika, Rabu (26/8).
Menurut Febri, ICW khawatir favoritisme tersebut membuat pansel abai dengan masalah integritas dan konflik kepentingan jika kandidat menjadi pimpinan KPK. Dalam melontarkan pertanyaan pun, sambung Febri, ICW melihat pansel memberi pertanyaan dan perlakuan berbeda terhadap calon tertentu.
Dari hasil pengamatan ICW, ada calon yang dicecar soal harta kekayaan dan pelanggarannya. Ada pula capim yang tidak ditanya soal harta kekayaannya oleh pansel. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga menilai Pansel Capim KPK belum cukup mendalami respons terhadap beberapa temuan masyarakat sipil dari proses tracking para capim KPK.
Erwin Natosmal Oemar, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, mengatakan, ada empat calon yang tidak selesai menjawab pertanyaan pansel, baik soal harta kekayaan, motivasi, atau pengelolaan dana program di tempatnya bekerja. "Pansel juga tidak menanyakan temuan-temuan yang sensitif yang disampaikan oleh koalisi, misal, relasi bisnis dan politik calon tertentu," kata Erwin, Rabu (26/8).
Terkait calon-calon yang diwajibkan melaporkan harta ke KPK (LHKPN), pansel juga tidak menanyakan kepada semua capim KPK. "Pansel perlu memberikan penjelasan agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," ucapnya. Seharusnya, sambung Erwin, pansel bisa mengeksplorasi lebih dalam jawaban-jawaban calon berdasarkan data dan informasi yang telah disampaikan ke pansel, termasuk tracking masyarakat sipil.
Pansel, kata Erwin, juga harus memperkuat atensi pansel terhadap calon-calon yang secara nyata hendak melemahkan KPK. "Misalnya, capim yang menolak penyidik dan penuntut KPK yang independen atau mereka yang ingin membatasi kewenangan KPK pada pencegahan saja atau kewenangan spesifik lainnya," jelas Erwin.
Salah satu calon yang ditanya pansel soal harta kekayaannya, pada Rabu (26/8), adalah wakil dari Polri, Inspektur Jenderal (purn) Yotce Mende. Anggota Pansel Capim KPK, Harkristuti Harkrisnowo, menanyakan soal profil lalu lintas rekening Yotje. "Pada 2013 apa yang terjadi? Lalu lintas rekening Bapak ramai. Saya jadi curiga," ujar Tuti, di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/8).
Yotje mengakui bahwa pada 2013 menjadi tahun rezekinya. Menurut Yotje, usaha pusat perbelanjaan Skymart di Sorong, Papua Barat, yang dia kelola bersama sepupunya dalam setahun mendulang laba Rp 600 juta. Dia pun mengaku mempunyai usaha sewa mobil bersama keponakannya di Gorontalo yang mendapatkan keuntungan Rp 300 juta-Rp 400 juta. "Pada 2013 mendapat hasil Rp 1,3 miliar karena usaha itu," kata Yotje.
Yotje juga menjelaskan, pada 2013, ia menjabat sebagai kepala sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Oleh sebab itu, Yotje mengatakan memiliki banyak waktu luang untuk mengurusi bisnis. Tuti pun menanyakan LHKPN Yotce, "Kapan terakhir Anda memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK?"
Yotce menjawab, belum melaporkan jumlah kekayaannya ke KPK. Terakhir, dia menyerahkan LHKPN pada 2007 saat asetnya Rp 3 miliar. Namun, yang tertera di LHKPN hanya Rp 1,3 miliar. Yotje tak mengetahui perubahan itu. "Sekarang sekitar Rp 6 miliar," ujar Yotje.
Tuti lantas mempertanyakan alasan Yotje yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dalam waktu yang cukup lama, yakni sekitar delapan tahun. "Tidak sepakat melaporkan LHKPN, tidak usah, atau gimana alasannya?" tanya Tuti. Yotje beralasan, saat bertugas di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, dia menerima formulir LHKPN dari KPK, namun tak sempat mengisinya.
Ada calon yang dicecar oleh pansel soal ketaatan membayar pajak. "Bapak bayar pajak?" tanya Ketua Pansel Capim KPK Destry Damayanti kepada calon dari BIN, Saut Situmorang. "Bayar Bu, 2014 kemarin. Tanggal 24, bayar berikutnya Desember 2015. Mau saya tunjukkan STNK-nya?" ujar Saut.
Destry melanjutkan, banyak laporan yang diterima Pansel Capim KPK mengenai keburukan Saut, perihal tidak taat bayar pajak. "Bapak banyak musuhnya ya? Kok banyak laporan yang masuk ke pansel ya," kata Destry. Menanggapi pertanyaan itu, Saut hanya tertawa dan mengaku risiko menjadi seorang calon pimpinan lembaga antirasuah. "Ya, calon ketua KPK kan memang harus punya banyak musuh," kata Saut.
Delapan nama capim KPK hasil seleksi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus. Sebelum itu, pada calon akan menjalani tes kesehatan pada 28 Agustus. Wakil Ketua Pansel Capim KPK Enny Nurbaningsih menegaskan, pansel tak melihat referensi atau rekomendasi dari para capim KPK dalam menentukan kandidat yang lolos. "Proses seleksi dari pansel yang terbuka kami tanyakan blak-blakan. Kami tak lihat siapa yang berikan rekomendasi. Ini perjalanan panjang, tinggal tunggu kesehatan," ujar Enny.
Juru bicara Pansel Capim KPK Betty Alisjahbana menegaskan, tidak ada pemfavoritan pada seleksi capim KPK. "Tidak ada yang namanya favorit," kata Betty saat dikonfirmasi, Rabu (26/8). Betty menjelaskan bahwa pansel memilih para capim KPK melalui segenap rangkaian tes. Hal itu untuk memenuhi kriteria menjadi pimpinan yang baik untuk masa depan KPK. n c20/c07 ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika