JAKARTA -- Desakan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Majelis Ulama Indonesia, agar pemerintah segera mengalokasikan kuota tambahan haji tahun ini kepada calon haji lanjut usia (lansia), belum digubris. Kementerian Agama selaku otoritas tertinggi penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air, hanya menyatakan keberangkatan calon haji lansia turut jadi pertimbangan.
"Kita tentu punya perhatian pada lansia dan ingin mereka jadi prioritas. Mereka perlu diberikan kesempatan berangkat, sementara antrean sudah panjang," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Djamil di sela-sela rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/1).
Dirjen Haji menyatakan belum ada keputusan ihwal prioritas tambahan kuota bagi lansia. Akan tetapi, pada prinsipnya, lansia memerlukan perhatian khusus. "Belum ada persentase untuk lansia. Lansia tetap menginduk pada kuota provinsi masing-masing yang pembagiannya, salah satunya mempertimbangkan prinsip keadilan, demografi, dan antrean jamaah serta jumlah warga Muslim," kata Djamil.
Ia menegaskan tidak ada prioritas tanpa landasan. Apabila lansia menjadi prioritas, hal tersebut karena ada landasan pertimbangan tahun sebelumnya. "Tidak ada kekhususan. Sebab, aturan itu satu untuk semua yang berlaku nasional. Pelaksanaan haji 2016 lansia diberi kesempatan pelunasan di tahap kedua setelah tahap pertama untuk mereka yang tertunda berangkat. Biasanya pada batas akhir pelunasan, masih ada sisa," ujar Djamil.
Pada tahun lalu, Djamil menyebut 98 persen kuota terserap menjelang batas akhir periode pelunasan. Dengan demikian, ada dua persen dari total jamaah yang kosong. Sisa kuota tersebut didistribusikan kembali ke provinsi. Tiap-tiap provinsi akan mengusulkan yang akan berangkat.
Djamil menjelaskan, pada 2012, Indonesia juga pernah mendapat kuota 221 ribu orang. Ini berarti pemerintah sudah memiliki patokan distribusi kuota.
"Pembagiannya tidak akan sama persis karena ada perkembangan. Tapi tidak jauh dari itu. Penetapan kuota rencananya akan dilakukan pekan depan. Pertama ke provinsi, setelah itu menunggu hasil sidang dengan DPR untuk penentuan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) untuk selanjutnya penetapan prosedur pelunasan BPIH. Itu yang kemudian menentukan siapa yang berangkat, kriteria yang digunakan, dan jumlah lansia," kata Djamil menjelaskan.
Pekan lalu, DPR dan MUI meminta pemerintah memprioritaskan tambahan kuota haji tahun ini kepada jamaah lansia. Pertimbangan kesehatan dikedepankan kedua lembaga tersebut.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, calon jamaah haji berusia 70 tahun ke atas masih dibatasi. Berdasarkan kompilasi data dari Kemenag dan Kementerian Kesehatan, dari total jamaah haji 2016 yang mencapai 168.800 orang, sekitar 58.700 orang di antaranya merupakan jamaah risiko tinggi (risti).
Kategorisasi jamaah risti didasarkan pada usia yang telah melebihi 60 tahun dan mengidap suatu penyakit seperti hipertensi. Sementara itu, jumlah jamaah yang berusia di atas 75 tahun mencapai 25,31 persen. Jumlah itu setara dengan 42.723 orang.
Terkait calon haji lansia, Menteri Kesehatan Nila Moeloek memastikan Kemenkes akan tetap 'jemput bola' dalam pelaksanaan haji tahun ini. Rencananya, akan ada tambahan dokter di dalam satu kloter.
Nila menjelaskan, penyebab meninggal dunia pada jamaah haji di atas usia 60 tahun paling besar akibat penyakit kardiovaskular sebesar 53 persen, pernapasan 27 persen, dan lainnya 20 persen. Maka itu, penanganan penyakit kardiovaskular dan pernapasan perlu diperkuat sehingga syarat istithoah (mampu melaksanakan) bisa dipenuhi.
"Pada 2017, tantangan Kemenkes masih pada jamaah haji berisiko tinggi. Tahun lalu, sekitar jamaah di atas usia 60 tahun, di mana lebih dari dua pertiganya adalah jamaah yang berada di kategori risiko tinggi," kata Nila.
Dengan peningkatan kuota, jumlah jamaah haji per kloter bertambah, Kemenkes tetap 'menjemput bola'. Kegiatan prioritas ke depan, antara lain, Haji Sehat dengan meningkatkan pemahaman kesehatan calon jamaah sedini mungkin.
"Dua tahun sebelum berangkat, penanganan masalah kesehatan calon jamaah sudah dilakukan," ujar Nila.
Pun pembinaan calon jamaah haji dan peningkatan kesehatan jamaah haji agar memenuhi syarat istithoah. Sehingga syarat istithoah tidak hanya mampu secara finansial, tetapi juga sehat.
Nila mengatakan, di Arab Saudi, petugas kesehatan juga akan jemput bola. Akan ada tim gerak cepat untuk penanganan jamaah haji sakit.
Jumlah petugas kesehatan pasti ditambah karena kuota haji bertambah 52.200 orang. Tahun lalu, ada satu dokter dan dua para medis untuk satu kloter berisi 360-380 orang jamaah.
Sekarang per satu kloter menjadi sekitar 450 orang. Hitungan kasarnya, menurut Nila, akan menjadi dua dokter dan dua perawat per kloter.
"Tapi kan risiko tinggi juga naik. Maka jangan hanya lihat kuantitas tapi juga kualitas dan harus disimulasikan. Belum lagi perhitungan anggarannya," kata Nila.
Minta kepastian
Menag memastikan Indonesia mendapatkan kuota tambahan 10 ribu untuk pelaksanaan ibadah haji 2017, merujuk kepastian Diwan Al Malaki Arab Saudi soal penambahan kuota haji Indonesia.
"Kalau keputusan sudah keluar dari sana tidak mungkin tidak," kata Lukman.
Dia mengatakan, kepastian itu berasal dari Diwan Al Malaki atau dewan pertimbangan kerajaan Saudi maka hal tersebut sudah pasti. Dengan begitu, kuota haji Indonesia pada 2017 lebih besar daripada tahun sebelumnya.
Pada 2016, menurut dia, kuota haji Indonesia adalah 168.800 orang. Sedangkan pada tahun ini, total kuota Indonesia adalah 211 ribu orang ditambah 10 ribu orang sehingga total 221 ribu orang.
Kendati sudah mendapatkan kepastian, Lukman telah meminta kepada otoritas Saudi agar kepastian tambahan kuota itu segera dituangkan dalam perjanjian hitam di atas putih. Dengan demikian, keputusan itu memiliki kekuatan hukum yang pasti. rep: Fuji Pratiwi, Ali Mansur/antara, ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
