REPUBLIKA.CO.ID,Penduduk Miskin Makin Banyak
Pemerintah diminta prioritaskan masyarakat bawah di perdesaan dan orang miskin kota.
JAKARTA -- Penduduk miskin di Indonesia meningkat sebanyak 860 ribu orang dalam enam bulan terakhir ini. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga pangan yang melambung menjadi biang semakin banyaknya penduduk miskin tersebut.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, penduduk miskin pada September 2014 tercatat hanya 27,73 juta orang atau setara 10,96 persen. Namun, enam bulan kemudian, yakni Maret 2015, jumlahnya menjadi 28,59 juta orang atau 11,22 persen.
Dengan demikian, kata Kepala BPS Suryamin, penduduk miskin bertambah sebesar 0,86 persen atau 860 ribu orang. "Tingkat kemiskinan yang sudah berada di level 11,22 persen terbilang tinggi,'' katanya dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (15/9).
Menurut Suryamin, kalau tidak ada upaya khusus, susah untuk menurunkannya. Seperti di negara ASEAN lainnya, saat tingkat kemiskinan telah berada di angka 11 persen, upaya untuk menurunkannya tidak mudah.
Meski demikian, jika perbandingan tingkat kemiskinan antara Maret 2014 dan Maret 2015, persentasenya menurun, yakni dari 11,25 persen menjadi 11,22 persen.
Suryamin mengatakan, ada beberapa faktor pemicu kian banyaknya penduduk miskin pada periode September 2014-Maret 2015. Penyebab utamanya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir 2014 yang kemudian berdampak pada kondisi ekonomi awal 2015.
Pemerintah Presiden Joko Widodo menetapkan harga BBM baru yang berlaku 18 November 2014. Harga Premium yang semula Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500. Sedangkan, harga solar ditetapkan Rp 7.500 setiap liter dari sebelumnya yang hanya Rp 5.500.
Suryamin menyatakan, kalau BBM naik, mengerek inflasi akibat harga kebutuhan pokok yang mahal dan garis kemiskinan pun meningkat. Kenaikan harga BBM juga menjadi penyebab bertambahnya penduduk miskin pada September dibandingkan Maret 2013.
Pada Maret 2013, penduduk miskin 28,17 juta orang, tetapi enam bulan kemudian menjadi 28,60 juta. Saat itu terjadi kenaikan BBM yang ditetapkan pemerintah pada Juni 2013. Harga Premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500.
Suryamin menambahkan, pada kurun September 2014 hingga Maret 2015, terjadi inflasi sebesar 4,03 persen. Tak hanya itu, rata-rata harga besar secara nasional juga naik 14,48 persen dari Rp 11.433 per kg pada September 2014 menjadi Rp 13.089 per kg pada Maret 2015.
Harga bahan pokok lainnya, seperti cabai rawit dan gula pasir, masing-masing naik Rp 26,28 persen dan 1,92 persen. Pada saat bersamaan, rata-rata upah buruh tani per hari pada Maret 2015 melorot dari Rp 39.045 menjadi Rp 38.522.
Ia menjelaskan, penduduk miskin paling banyak berada di perdesaan yang berjumlah 17,94 juta orang. Sedangkan, di perkotaan tercatat sebanyak 10,65 juta orang. Selama enam bulan, penduduk miskin desa bertambah 570 ribu orang dan perkotaan 290 ribu orang.
Dengan fakta itu, ia meminta pemerintah harus terus mendorong perekonomian di desa. Angka kemiskinan di desa bisa ditekan dengan meningkatkan pendapatan penduduk desa seperti petani. Di sisi lain, Pulau Jawa masih paling banyak penduduk miskinnya, yakni 15,45 juta orang.
Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus mengatakan pemerintah sudah memiliki langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Ini tercantum dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada Rabu (9/9) lalu.
"Dalam paket kebijakan ekonomi, sudah dicantumkan kelompok kebijakan untuk membentuk perlindungan bagi masyarakat yang rentan terhadap perlambatan ekonomi," kata Bobby kepada Republika, kemarin.
Bobby menjelaskan, salah satu isi paket kebijakan tersebut adalah menambah penyaluran beras miskin (raskin) ke-13 dan 14 pada tahun ini. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan beras murah lebih banyak mengingat beras menjadi faktor utama meningkatnya kemiskinan.
Selain itu, kata Bobby, dana desa yang sudah dialokasikan sebesar Rp 20,8 triliun pada tahun ini akan efektif menggerakkan ekonomi di perdesaan. Dana desa bisa digunakan untuk membangun infrastruktur perdesaan, seperti jalan dan irigasi untuk sawah.
Dana desa menjadi instrumen penting menggerakkan ekonomi desa. Berdasarkan data BPS, penduduk miskin paling banyak berada di perdesaan yang jumlahnya mencapai 17,94 juta orang, sedangkan di perkotaan tercatat sebanyak 10,65 juta orang.
Hingga saat ini, dana desa memang belum bisa dioptimalkan karena penyerapannya lambat. Bobby mengatakan, pemerintah dalam paket kebijakan telah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tentang penyederhanaan pencairan dana desa.
"Selain raskin dan dana desa, pemerintah juga berkomitmen memberikan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) agar bunga kredit turun,'' ujar Bobby.
Direktur Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, meningkatnya jumlah penduduk miskin yang diumumkan BPS, sama dengan yang ia prediksi sebelumnya. Ia mendesak pemerintah segera melakukan pertolongan pertama.
"Prioritaskan masyarakat menengah ke bawah di perdesaan dan orang miskin kota,'' ujar Enny. Soal pembangunan perdesaan, ia menilai harus dilakukan pada infrastuktur yang mampu berdampak besar pada peningkatan nilai tambah potensi desa.
Semisal potensi di sebuah daerah itu singkong, bagaimana caranya agar ada nilai tambahnya. Untuk melakukan itu, tentu membutuhkan infrastruktur. Hal terpenting, jelas Enny, apa yang diberikan pemerintah itu konkret.
Enny juga menyebutkan, kebijakan KUR yang digelontorkan pemerintah belum cukup untuk mengurai permasalahan ini. Ia berharap pemerintah mengkaji lagi kemudahan akses kredit bagi para pengusaha mikro.
"Kalau sediakan subsidi tapi masyarakat tak mampu mengaksesnya, percuma toh," katanya menegaskan. n ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
