JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadi Muljono mengklaim pembiayaan asal Cina tidak mendominasi dalam proyek infrastruktur. Menurutnya, Cina selektif dalam memilih proyek yang akan dibiayai.
"Tidak semua pembiayaan dari Cina, tapi Cina berkontribusi iya, mereka telah menyiapkan anggaran untuk Indonesia," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (27/4).
Sejumlah proyek yang dibiayai Cina antara lain pembangunan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 94 kilometer dan jalan tol Manado-Bitung sepanjang tujuh km. Total investasi proyek tersebut mencapai Rp 4,3 triliun. Dalam pembiayaan kedua tol itu, Cina hanya membiayai pembangunan sekitar 10-20 km. Sedangkan, target pembangunan jalan sepanjang 1.500 km selama lima tahun sebagian besar pembiayaannya berasal dari APBN.
Basuki mengatakan, pembiayaan asal Cina untuk proyek tersebut juga sudah masuk sebelum ada kesepakatan kerja sama saat Konferensi Asia Afrika (KAA) pekan lalu. Di sela penyelenggaraan KAA, Pemerintah Cina sepakat mengucurkan pembiayaan 50 miliar dolar AS atau senilai Rp 646 triliun untuk proyek infrastruktur Indonesia. Proyek yang akan dibiayai di antaranya pembangunan pembangkit listrik senilai 10 miliar dolar AS. Sisanya, antara lain digunakan untuk pembangunan pabrik pemurnian mineral dan proyek kereta cepat.
Pembiayaan lain, kata Basuki, berasal dari sejumlah lembaga, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Pembangunan Islam. Pembangunan pembangkit listrik untuk mencapai target kapasitas listrik 35 ribu megawatt pun tidak seluruhnya dari Cina.
"Cina juga selektif dan akan melihat-lihat terlebih dahulu (proyek yang dibiayai)," ujarnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof F Chaniago mengungkapkan, pihaknya masih mempertimbangkan untuk menggunakan APBN dalam pembiayaan proyek kereta cepat. Cina dan Jepang sebelumnya sudah menyatakan ketertarikannya untuk membiayai proyek ini. "Kita masih mengkaji akan mengalokasikan anggaran atau tidak, dan kita belum memutuskan itu," katanya.
Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) telah melakukan studi kelayakan terhadap kereta cepat yang akan menghubungkan Jakarta-Bandung. Namun, Jepang meminta pemerintah turut membiayai proyek tersebut serta ingin ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus. Perincian porsi pembiayaan yang ditawarkan Jepang, yakni BUMN 74 persen, swasta 10 persen, dan pemerintah 16 persen.
Meski demikian, Andrinof mengaku pihaknya tidak memprioritaskan proyek kereta cepat tersebut. Hal ini karena mengutamakan kereta api perkotaan dan jalur kereta luar Pulau Jawa.
"Pemerintah inginnya kereta api perkotaan, bukan kereta api cepat. Tapi, kalau swasta berminat ada, keuntungannya silakan kaji. Yang penting kalau sudah studi kelayakan, jangan minta ganti rugi ke pemerintah," katanya. c84/antara ed: Nur Aini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
