Republika/Agung Supriyanto 
JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan tujuh inisiatif strategi dalam memperluas akses keuangan masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Perluasan akses keuangan ini dilakukan guna mendorong kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, peran ekonomi domestik harus diperkuat untuk mengantisipasi lambatnya pemulihan global.
"Penyebaran sentra pertumbuhan juga harus dipercepat agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata. Sementara, ketahanan dan stabilitas sistem keuangan mutlak diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap prospek dan fundamental ekonomi Indonesia," kata Muliaman dalam acara pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan 2017 di Jakarta, Jumat (13/1).
Strategi pertama berupa optimalisasi program kerja yang telah digagas bersama industri jasa keuangan, pemerintah, dan Bank Indonesia (BI). Di antaranya, program Laku Pandai, Simpanan Pelajar, Jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, dan penjaminan kredit UMKM serta program pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan lainnya.
Kedua, perluasan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini lebih banyak disalurkan untuk sektor perdagangan (66,8 persen) dan masih terfokus di Pulau Jawa. Nantinya, KUR akan lebih diarahkan pada sektor-sektor produktif dan lebih menyebar ke berbagai daerah melalui perluasan pihak-pihak yang dapat menyalurkannya
Ketiga, memperluas dan lebih mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Saat ini, telah dibentuk 45 TPAKD di seluruh Indonesia, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Tahun ini, OJK akan meresmikan 41 TPAKD, enam TPAKD di tingkat provinsi, dan 35 TPAKD di tingkat Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, OJK akan terus mengembankan model pembiayaan financial technology untuk memperluas akses keuangan. "OJK telah menerbitkan ketentuan yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer to peer lending," kata Muliaman.
Kelima, mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang produktif dan menggali potensi penyaluran kredit ke berbagai daerah yang potensial, tapi terbatas akses keuangannya.
"OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2017 sebesar sembilan sampai 12 persen. Beberapa sektor ekonomi, yaitu perdagangan, industri pengolahan, pertanian, dan real estat diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan," tutur Muliaman.
Selain itu, OJK akan mengoptimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk pembangunan daerah. Menurut Muliaman, sebagian besar kredit BPD masih didominasi kredit konsumsi. Dengan total aset seluruh BPD mencapai Rp 525 triliun, BPD memiliki peran sangat signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
"OJK akan mendorong kerja sama antara BPD dengan bank-bank BUMN serta perusahaan penjaminan daerah, sehingga meningkatkan kapasitas BPD," ungkapnya.
Sedangkan yang terakhir, OJK akan meningkatkan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan ekonomi jangka panjang. OJK menargetkan 21 emiten baru akan melakukan penawaran umum perdana (IPO) dan 60 emiten yang sudah ada melakukan fund raising dengan total nilai penawaran umum diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
Muliaman menegaskan, berbagai kebijakan telah disiapkan OJK untuk mendukung tujuh strategi tersebut. Antara lain, dengan menyederhanakan dan memudahkan proses penawaran umum melalui registrasi elektronik.
Dengan cara tersebut, perusahaan, khususnya perusahaan di daerah dan UKM, lebih mudah memperoleh pembiayaan dari pasar modal. rep: Idealisa Masyrafina, ed: Satria Kartika Yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika
