Wednesday, 5 Jumadil Akhir 1439 / 21 February 2018

Wednesday, 5 Jumadil Akhir 1439 / 21 February 2018

Presiden Dorong Menteri 'Ngebut' Kerja

Selasa 13 February 2018 00:10 WIB

Red: Agus Yulianto

Presiden Joko WIdodo memberikan kata pengantar ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (12/2).

Presiden Joko WIdodo memberikan kata pengantar ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (12/2).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Kita sedang adu kecepatan dengan negara lain yang melakukan langkah hampir serupa.

REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh: Bayu Prasetyo *)

Agenda Presiden Joko Widodo seakan tidak pernah libur. Sepulangnya dari kunjungan kerja ke lima kabupaten/kota di Sumatera Barat yang berakhir pada Jumat, Presiden melanjutkannya dengan bersilaturahim bersama peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Istana Kepresidenan Bogor pada Sabtu (10/2).

Selang sehari kegiatan intern pada Ahad (11/2). Agenda Presiden pada Senin tidak kalah padat, yaitu meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Gedung Pancasila Jakarta serta Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

Pada saat sidang kabinet itulah Presiden memberikan dorongan kepada para menterinya untuk "ngebut" bekerja meninjau program-program pemerintah yang dapat dituntaskan secepatnya. Ada tiga arahan yang disampaikan Presiden untuk difokuskan oleh Kabinet Kerja salah satunya adalah pemanfaatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat serta potensi peningkatannya pada 2018.

Presiden juga berharap program pembangunan pedesaan dengan sistem padat karya oleh beberapa kementerian dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Kepala negara berharap kementerian lain dapat segera menyusul Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mengimplementasikan padat karya di daerah-daerah pelosok.

Arahan kedua yang disampaikan Presiden adalah mengenai pentingnya investasi dan perdagangan luar negeri (ekspor) menjadi hal utama dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Jokowi menilai, perbaikan iklim investasi melalui kemudahan berusaha, kemudahan menanamkan modal baik di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota patut untuk terus dibenahi.

"Kita sedang adu kecepatan dengan negara lain yang juga melakukan langkah-langkah yang hampir sama dengan kita. Jika kita terlambat, artinya kita ditinggal dan investasi akan beralih ke negara-negara yang menawarkan iklim yang lebih baik," tegas Jokowi.

Nilai ekspor Indonesia menyumbang 20,37 persen dari Produk Domestik Bruto. Penghilangan hambatan-hambatan yang terjadi kepada para eksportir harus dilakukan serta masuk ke pasar non-tradisional juga patut ditinjau.

Jokowi memang sedang melirik pasar-pasar baru bagi produk-produk dalam negeri yang potensial untuk dijual. Beberapa daerah di antaranya kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah serta beberapa negara Benua Afrika menjadi potensi tersendiri bagi Presiden yang juga mantan Wali Kota Solo itu.

"Kemudian juga para duta besar, konjen, konsulat, atase perdagangan juga memperkuat diplomasi ekonomi kita, memperkuat intelijen ekonomi kita, agar mereka menjadi ujung tombak promosi, peluang investasi, dan juga jeli melihat peluang-peluang ekspor yang bisa kita lakukan dari negara kita," ujar Presiden.

Perihal ketiga yang disoroti oleh Presiden adalah perampungan program prioritas dan proyek strategis nasional sejak 2017. Para menteri diminta oleh Jokowi untuk melaksanakan program yang belum rampung atau merevisi program yang tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2019 sendiri, menurut Presiden, merupakan tahun politik. Di tahun itu kementerian diminta untuk fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia. Dia mengingatkan kepada kementerian terkait SDM untuk mulai merancang pembangunan SDM berjangka panjang.

"Kerja besar kita adalah pembangunan SDM, di Menaker (Menteri Tenaga Kerja), Menteri Perindustrian, Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Mendikti (Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi) dan kementerian lain harus mulai merancang apa yang akan dikerjakan dalam kerja besar pembangunan SDM," tegas Jokowi.

Vokasi

Menanggapi permintaan Presiden untuk pembangunan SDM, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menjelaskan, kementerian di bawahnya berencana membuat peta jalan pembangunan SDM untuk jangka panjang. Puan menyangkal, pembangunan SDM ditujukan karena unsur politis bagi pemilihan pada 2019.

"Jadi bukan parsial karena sekarang kebutuhan kita 2019, tidak. Tapi sampai berapa puluh tahun," ujar Puan usai Sidang Kabinet Paripurna.

Kendati demikian, Menko menyebutkan salah satu yang akan difokuskan untuk pembangunan SDM antara lain melalui pendidikan vokasi atau kejuruan yang terintegrasi dengan perindustrian dalam negeri. Selain itu, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, menurut Menko, juga perlu dipenuhi dari pendidikan kejuruan.

Perihal beasiswa, Puan menjelaskan, agar pemerintah memanfaatkan anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dibawah Kementerian Keuangan dapat juga digunakan oleh tenaga pengajar seperti dosen hingga profesor untuk bersekolah ke luar negeri.

Puan mengatakan, akan membahas lebih lanjut peta jalan pembangunan SDM Indonesia bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Penyederhanaan

Momentum pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat pada tahun lalu dari 5,06 pada triwulan III menjadi 5,19 pada triwulan IV membuat Presiden optimis akan kemajuan Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan selain pertumbuhan konsumsi, Indonesia perlu memacu investasi dan perdagangan di seluruh pelosok maupun keluar negeri.

Hal yang dilakukan oleh pemerintah ujar Menkeu adalah melakukan penyederhanaan regulasi dan kebijakan untuk bisnis sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengurusah syarat usaha dan barang. Pemerintah akan lebih memberikan insentif dengan mengkaji ulang fasilitas potongan pajak badan atau "tax allowance" maupun pembebasan pajak penghasilan (PPh) dalam mengakomodasi ekspansi industri.

Kementerian Perindustrian akan memberikan keringanan setelah mengkaji industri mana yang berpotensi berkembang dan berekspansi di Indonesia serta memiliki nilai yang siginifikan.

"Dari sisi 'allowance' juga kita akan maksimalkan dari sisi aturan undang-undang dengan memberikan kompensasi, sehingga insentif untuk dia (industri) 'invest' itu menjadi muncul, risiko lebih kecil tapi 'return' lebih tinggi dan insentifnya menjadi lebih besar lagi. "Itu yang akan kita lakukan sekarang," ujar Sri.

Menkeu menjelaskan, Kementerian Perindustrian akan memilah industri berdasarkan penyerapan tenaga kerja maupun lokasi di daerah perbatasan dan terpencil ataupun upaya hilirisasi memberikan nilai tambah kepada suatu komoditas dalam mendapatkan insentif tersebut. Pemerintah juga sedang mengkaji ulang sejumlah keterangan yang didapat Kemenperin, Ditjen Pajak, Bea dan Cukai serta Badan Kebijakan Fiskal dalam mengidentifikasi kendala dan payung hukum yang berlaku.

Selain itu, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis perekonomian masih bisa tumbuh sesuai proyeksi pada 2018 yaitu 5,4 persen. Untuk pertumbuhan sektor investasi dan ekspor pada 2017 dapat memberi kontribusi kepada kinerja pertumbuhan ekonomi pada 2018.

Kemudian dari sisi pengeluaran, kinerja investasi yang tumbuh lebih baik dari 2016 serta konsumsi pemerintah yang optimal pada triwulan IV-2017 dan ekspor yang positif sepanjang tahun 2017 merupakan pertanda baik. Pengeluaran pembentukan modal tetap bruto atau investasi pada periode ini tercatat tumbuh 6,15 persen, konsumsi pemerintah tumbuh 2,14 persen dan ekspor tumbuh 9,09 persen.

Dengan upaya pembangunan infrastruktur, deregulasi ekonomi dan bisnis serta pembangunan SDM diharapkan dapat memajukan keadaan bangsa ke arah yang lebih baik.

*) Pewarta Antara

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Pemprov DKI Jakarta akan Tambah Jalur Sepeda

Selasa , 20 February 2018, 20:09 WIB