Sabtu, 11 Ramadhan 1439 / 26 Mei 2018

Sabtu, 11 Ramadhan 1439 / 26 Mei 2018

Jabatan dan Spiritualitas Kekuasaan

Sabtu 10 Februari 2018 01:00 WIB

Red: Agus Yulianto

Thobib Al-Asyhar Kabag Ortala, Kepegawaian, dan Hukum Ditjen Bimas Islam

Thobib Al-Asyhar Kabag Ortala, Kepegawaian, dan Hukum Ditjen Bimas Islam

Foto: dok. Kemenag.go.id
Menduduki jabatan bukan untuk membungkam lawan politik atau orang yang tidak disukai.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Thobib Al-Asyhar *)

Teori yang pernah diungkapkan oleh Lord Acton, seorang politisi Inggris abad 19: "power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely" (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut korupsi secara absolut), bukanlah isapan jempol belaka. Ini nyata dan benar-benar warning bahwa kekuasaan itu memang memabukkan. Karenanya, seseorang bisa terlena. Karenanya, seseorang bisa lupa siapa dia sesungguhnya. Karenanya, seseorang bisa terjerembab ke lembah yang paling nista.

Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, berpesan kepada para penguasa, seperti sultan, raja, presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau siapapun yang memiliki akses kekuasaan agar hati-hati menggunakan kekuasaannya. Kekuasaan adalah sumber kekuatan yang bisa diarahkan untuk berbagai kepentingan. Melalui kekuasaannya, seseorang bisa melakukan apapun yang dia mau.

Dalam kitab Al-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk, Al-Ghazali memberikan catatan kepada para penguasa dengan mengutip sebuah hadis Nabi yang berbunyi: "Keadilan penguasa meski hanya satu hari lebih aku senangi ketimbang beribadah selama 70 tahun".

Tokoh sufi abad 12 M ini sangat konsen terhadap pentingnya para penguasa berperilaku adil dengan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Bahkan, Al-Ghazali juga mengkritik keras koleganya sendiri, sesama ulama, yang sikapnya menjadi sebab kerusakan rakyat dan penguasa.

Ia berkata: "Kerusakan rakyat itu karena kerusakan penguasa, dan rusaknya penguasa itu karena rusaknya para ulama. Sementara, rusaknya para ulama itu karena kecintaan mereka pada harta dan kedudukan. Sesiapa yang terperdaya akan kecintaan terhadap dunia, dia tidak akan kuasa mengawasi hal-hal remeh (kecil), bagaimana pula dia hendak melakukannya kepada penguasa dan perkara besar?". Hal ini diungkapkannya sampai dua kali dalam karya magnum opusnya, Ihya’ Ulum al-Din.

Perhatian Al-Ghazali terhadap para penguasa karena mereka memiliki kemampuan mengendalikan area publik. Posisinya sangat strategis sehingga perlu dikontrol, diingatkan, dan diberi warning secara terus menerus agar mereka tidak lupa terhadap amanah yang dipercayakan di pundaknya.

Spiritualitas kekuasaan

Jabatan dan kekuasaan adalah dua media yang saling terkait. Saat seseorang memiliki jabatan, secara otomatis memiliki kewenangan-kewenangan tertentu yang disebut kekuasaan. Nah, bagaimana spiritualitas kekuasaan itu, berikut uraiannya:

Pertama, penguasa adalah "wakil" Tuhan di muka bumi. Jika kita lacak dalam referensi teologis, manusia di bumi adalah mandataris Tuhan (khalifah) yang mengemban tugas suci sebagai makhluk spiritual. Apalagi dalam posisi sebagai seorang penguasa (pejabat) yang memiliki banyak akses politik.

Guru besar UIN Jogjakarta, Abdul Munir Mulkhan, menyebut  kekuasaan itu bukan sekadar wilayah materiil untuk menduduki sebuah jabatan, seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, atau semacamnya. Akan tetapi kekuasaan yang memiliki kewenangan politik diperlukan ranah spiritual sebagai ruh, sebagai energi yang membuat kekuasaan menjadi dinamis, indah, memiliki vitalitas dan daya hidup, pengikat komunitasnya.

 

Menurutnya, menduduki jabatan bukan untuk membungkam lawan politiknya atau orang-orang yang tidak disukai. Sebaliknya, kekuasaan adalah harmonisasi untuk menyatukan beragam komunitas bagi tujuan kemanusiaan yang lebih besar dari sekadar kepentingan fisik materiil.

Lalu muncul pertanyaan, bisakah seseorang yang sedang berkuasa dapat memberikan tempat bagi siapa pun, ruang untuk berteduh? Dalam konteks spiritual, seorang penguasa harus mampu menjadi pengayom semua elemen sosial, bahkan menjadi pelindung bagi kehidupan sekitarnya, termasuk lingkungan. Artinya, orang yang memiliki kekuasaan harus mampu mengarahkan apa yang dikuasai menuju kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai spiritual dalam statusnya sebagai "wakil" Tuhan di muka bumi.

Kedua, amanah (kepercayaan) yang dimiliki penuh oleh seorang penguasa menyiratkan adanya hubungan keilahian. Secara kebahasaan, amanah berasal dari kata "amana" yang memiliki kesamaan makna dengan "iman" atau keyakinan. Jelas sekali, unsur spiritualitas amanah bagi penguasa sangat mendalam karena terdapat aspek keyakinan (keimanan).

Maestro sufi Jalaluddin Rumi menyebut amanah sebagai pemberian tanggung jawab, pilihan bebas, kemampuan manusia mengenal aspek-aspek ruhaniah dan mengembangkannya. Baginya, orang yang melupakan atau meninggalkan amanah berada dalam posisi yang berbahaya. Mereka seperti berlari mengejar ratusan perburuan yang berbeda, dengan tidak peduli pada pemberian Ilahi yang indah.

Karena itu, seorang penguasa yang mengingkari amanah berarti dia benar-benar meninggalkan pesan-pesan ilahiyah yang melekat pada dirinya. Selain sebagai manusia pribadi yang terlahir sebagai makhluk spiritual, juga sebagai pemikul kepercayaan tingkat tinggi di hadapan Tuhan yang harus dia pertanggungjawabkan di hari pembalasan.

Ketiga, keharusan malayani. Hakikat dari seorang penguasa atau orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan adalah sebagai pelayan umat (khadimul ummah) bukan pembesar umat (sayyidul ummah). Tentu, agar memiliki jiwa pelayan, dibutuhkan hati yang melayani, hati yang cenderung untuk membantu pihak lain tanpa ada keinginan atau perasaan sebaliknya.

Di sinilah integritas diperlukan untuk aksi-aksi pelayanan para penguasa. Dalam hal ini, Islam telah memberikan panduan agar apa yang dibicarakan sesuai dengan apa yang yang dikerjakan. Salah satu ayat Alquran menegaskan: Kabura maqtan ‘indallahi antaquuluu maalaa taf‘aluun (Sangatlah besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan/QS As-Shaf: 3). Ini berarti seorang penguasa (pejabat) harus memiliki konsistensi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilaksanakan.

Terlebih saat musim kompetisi politik seperti tahun ini, banyak janji-janji yang disampaikan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat, namun dalam praktiknya banyak pengingkaran terhadap apa yang pernah dijanjikan. Di sinilah jiwa melayani menempati posisi yang sangat tinggi dalam ranah spiritual. Tanpa ada unsur-unsur spirit atas apa yang dipikulnya, maka kekuasaan malah menjadi ajang untuk menodai janji, merusak komitmen, dan pengingkaran sebagai pelayan umat.

Maka, bagi para penguasa (pejabat), atau pihak-pihak yang dekat dengan akses kekuasaan, camkan baik-baik bahwa menduduki sebuah jabatan ibarat seperti berdiri di atas jurang bara api yang bisa menjerembabkan. Sebaliknya, bagi yang mampu bertahan, berdiri tegak dari segala ancaman dan godaan yang menggiurkan akan mendapatkan nikmatnya puncak spiritual saat bertemu dengan Tuhannya Yang Maha Tinggi.

*) Kabag Ortala, Kepegawaian, dan Hukum Ditjen Bimas Islam

Sumber : kemenag.go.id
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES