Sunday, 12 Ramadhan 1439 / 27 May 2018

Sunday, 12 Ramadhan 1439 / 27 May 2018

Cawapres untuk Jokowi

Rabu 18 April 2018 09:10 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo.

Foto: Twitter/@jokowi
Sejumlah calon dipersiapkan menjadi cawapres Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Arif Supriyono, wartawan Republika

Hasrat Presiden Joko Widodo untuk maju lagi dalam pemilihan presiden 2019 menemukan jalan lempang. Pernyataan Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, untuk kembali mendukung mantan gubernur Jakarta yang menjabat selama dua tahun itu kian menambah basis dukungan tersebut.

Sebelum itu beberapa partai politik sudah siap mengusung Jokowi. Ada Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Walau belum menyatakan secara resmi, masih ada beberapa partai lain yang juga akan mengusung sang pejawat.

Pada sisi lain, pesaing utama Jokowi juga sudah muncul, yakni Prabowo Subianto yang kini menjadi ketua umum Partai Gerindra yang didirikannya. Dengan demikian, kemungkinan besar bakal terjadi ulangan pertarungan klasik antara Jokowi dan Prabowo dalam pemilihan presiden mendatang.

Situasi berbeda melingkupi kedua calon petarung itu. Jokowi sudah menggenggam dukungan dari beberapa partai. Sedangkan di kubu Prabowo hingga kini belum ada partai lain yang secara pasti memberikan pernyataan untuk mendukungnya.

Sepertinya kemunculan pesaing lain sampai sekarang belum terlihat. Kalaupu ada, bisa jadi akan datang dari kalangan yang lebih muda. Calon-calon tua, tampaknya tak akan mendapat simpati luas, termasuk Amien Rais sekalipun. Apalagi, saya masih percaya ucapan Amien yang saya dengar langsung setelah pemilihan presiden 2004.

photo

Kekuatan parpol pendukung Jokowi

Usai pilpres 2004 yang dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono itu, Amien Rais dihubungi Megawati. Kala itu Mega menanyakan pada Amien rencana ke depannya. Amien menjawab akan menikmati hidup di luar pemerintahan dengan tetap bersikap kritis. Amien pun menasihati Mega. “Anda masih muda, Mbak Mega. Masih kesempatan bagi Anda  untuk maju lagi dalam pilpres 2009. Karena itu persiapkan sejak sekarang (2004) sebaik-baiknya untuk bertarung lagi dalam pilpres mendatang,” kata Amien ketika itu.

Kembali lagi ke soal Jokowi, meski sudah menemukan jalan lapang, masih ada persoalan yang mengganjal. Dia belum menemukan pendamping atau calon wakil presiden. Sudah pasti banyak hal yang menjadi pertimbangan bagi Jokowi dan timnya untuk menetapkan calon wakil presiden. Dua hal utama yang menjadi pertimbangan Jokowi adalah keberadaan PDIP dan bagaimana Jokowi memandang masa depan negara ini.

Jusuf Kalla sudah beberapa kali menyatakan untuk tidak lagi maju dalam pemilihan presiden mendatang sebagai apa pun, entah capres atau cawapres. Ini berarti tertutuplah peluang andai Jokowi hendak kembali menggamit lengan Jusuf Kalla di kontestasi pilpres nanti.

Ada suara santer dari sebagian kalangan internal PDIP yang menginginkan agar Puan Maharani berduet dengan Jokowi. Jabatan Puan sebagai menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dianggap memadai untuk menjadi modal dalam menapaki tangga yang lebih tinggi sebagai wapres.

Harapan besar itu tampaknya jadi mengecil setelah ada kicauan dari Setya Novanto, mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Novanto menuding Puan dan juga Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, ikut menerima dana haram KTP-el. Keduanya memang serempak membantah tuduhan itu.

Akan tetapi Jokowi justru mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa siapa pun yang terindikasi menerima dana haram KTP-el tersebut. Sekalipun KPK tak memeriksa kedua pejabat itu, nama mereka telanjur melekat di benar rakyat terkait dengan proyek yang menyedot biaya triliunan rupiah dan hingga kini belum beres itu.

Sebagian kalangan malah menerjemahkan makna lain di balik seruan Jokowi kepada KPK untuk memeriksa siapa pun yang memang dianggap terkait dengan proyek KTP-el. Seruan Jokowi itu dianggap sebagai sinyal, bahwa nama yang diusulkan sebagian pihak itu memang tidak layak untuk mendampingi Jokowi. Andai Jokowi berkenan mempertimbangkan Puan menjadi cawapres, bisa jadi seruannya justru meminta supaya tak seenaknya sang tersangka KTP-el melakukan tuduhan ngawur kepada pihak lain.

Sebagai partai utama penyokong Jokowi, Megawati dan PDIP tentu berkepentingan untuk mengajukan nama kadernya. Lantaran itulah nama Puan menjadi alternatif utama sebagai pendamping Jokowi. Dasar pertimbangannya tentu jangka panjang agar setelah Jokowi menduduki singgasana presiden dua periode, kader PDIP masih bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan.

Namun, menjadikan Puan sebagai cawapres Jokowi, itu juga bermakna bahwa simpati dan dukungan dari pihak luar akan mengecil. Magnet dan daya tarik keduanya menjadi kurang kuat. Ini karena keduanya merupakan orang dalam PDIP sehingga simpati pihak lain otomais akan surut.

Sejatinya, masih banyak nama lain yang mungkin pas dan sesuai kebutuhan saat ini. Mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo salah seorangnya. Gatot memiliki simpatisan luas dari kalangan Islam dan ini amat dibutuhkan Jokowi. Latar belakang Gatot yang mantan petinggi militer dianggap cocok mendukung langkah Jokowi menghadapi aneka problema di masa mendatang yang memerlukan cara pandang tegas dan kuat dalam menjaga kebersamaan bangsa ini.

Akan tetapi, dilema besar dihadapi Jokowi dan kubunya jika menggandeng Gatot. Masalahnya, kalau terpilih lagi dan masa jabatan kedua Jokowi habis, Gatot belum tentu bisa dipegang PDIP. Artinya, masa depan PDIP akan tak menentu.

photo

Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Setali tiga uang andai Tuan Guru Bajang atau Zainul Majdi (gubernur Nusa Tenggara Barat dua periode) menjadi pendamping Jokowi. Sebenarnya keduanya (Jokowi-Tuan Guru Bajang) memiliki komposisi ideal dari sisi Jawa-luar Jawa serta nasionalis-religius. Problemnya sama dengan keberadaan Gatot. Untuk kepentingan masa depan Jokowi dan PDIP, Tuan Guru Bajang kemungkinan besar tak bisa dijadikan sandaran.

Dalam kondisi yang dilematis seperti ini, masuk akal bila Jokowi kemudian berpikir untuk menggandeng Prabowo sebagai cawarpres. Alasan yang dijadikan dasar pun sungguh mulia, yaitu untuk menghindari perpecahan bangsa yang benih-benihnya sudah mulai bersemi sejak pertarungan pada pilpres 2014 lalu. Bisa jadi pula, Jokowi berpikir, toh nanti pada 2019, Prabowo mungkin sudah tidak maju lagi menjadi capres sehingga PDIP masih bisa menampilkan tokoh lain. Namun, Prabowo tampaknya belum bisa menerima tawaran untuk kembali menjadi orang kedua, setelah sempat menemani Mega sebagai cawapres pada 2009.

Tawaran ini sebenarnya juga menguntungkan Prabowo. Dengan bergabung dan mendampingi Jokowi, Prabowo sekaligus bisa mendapatkan tempat di hati PDIP. Peluang untuk menang pun sangat besar jika keduanya menjadi pasangan. Di samping itu, jika menang, setelah lima tahun menjadi wakil presiden, Prabowo (dengan usia 72 nanti) meski agak memaksakan diri masih bisa untuk melenggang dan maju dalam pilpres 2024. Hanya saja, ini yang menjadi ganjalan: apakah Prabowo cukup sabar untuk menanti hingga 2024?

photo

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

Bagi Jokowi, mestinya harus menyingkirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pilihlah calon wakil presiden dengan kemampuan terbaik yang kelak masih mungkin untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Sudah pasti sang calon wapres ini juga harus memiliki simpatisan dan elektabilitas tinggi.

Kalau sikap itu yang ditunjukkan Jokowi dan andai dia terpilih lagi, rasa hormat layak disampaikan padanya. Tetapi kalau sebaliknya, semata-mata hanya melihat kepentingan sendiri dan kelompoknya, optimisme kita terhadap masa depan Indonesia akan tertunda lagi.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA