Selasa, 7 Ramadhan 1439 / 22 Mei 2018

Selasa, 7 Ramadhan 1439 / 22 Mei 2018

In Picture: World Interfaith Harmony Week 2018

Ahad 11 Februari 2018 23:53 WIB

Rep: Mahmud Muhyidin, Fuji EP/ Red: Yogi Ardhi Cahyadi

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Musyawarah dihadiri ratusan peserta dan pemuka serta tokoh agama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah World Interfaith Harmony Week 2018  diselenggarakan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) di Grand Sahid Jaya, Jakarta pada 8-10 Februari 2018. Musyawarah dihadiri ratusan peserta dan pemuka serta tokoh agama-agama yang ada di Indonesia untuk membahas tujuh isu kerukunan bangsa.

Pemuka agama di Indonesia meneguhkan kesepakatan para pendiri bangsa, bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk terbaik dan final bagi bangsa Indonesia dan oleh karena itu harus dipertahankan keutuhannya. Bahkan, pemuka agama di Indonesia meyakini bahwa Pancasila yang menjadi dasar NKRI merupakan kenyataan historis, sosiologis, antropologis, pengakuan teologis, dan kristalisasi nilai-nilai agama.

 "Isu pertama yang dibahas adalah pandangan dan sikap umat beragama tentang NKRI yang berdasarkan Pancasila. Isu kedua, membahas pandangan dan sikap umat beragama tentang Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika," kata UKP-DKAAP, Prof Din Syamsuddin kepada Republika di Grand Sahid Jaya.


Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA