Sunday, 12 Ramadhan 1439 / 27 May 2018

Sunday, 12 Ramadhan 1439 / 27 May 2018

Impor Beras Ganggu Kemandirian Pangan

Sabtu 20 January 2018 05:43 WIB

Rep: Debbie Sutrisno, Fauziah Mursid/ Red: Elba Damhuri

Pekerja beristirahat di atas tumpukan karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (19/1). Pemerintah bakal mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton guna menambah pasokan beras nasional yang kini hanya tersisa dibawah satu juta ton beras sementara menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB negara seperti Indonesia harus mempunyai cadangan beras nasional berkisar 1,1 juta hingga 1,8 juta ton.

Pekerja beristirahat di atas tumpukan karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (19/1). Pemerintah bakal mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton guna menambah pasokan beras nasional yang kini hanya tersisa dibawah satu juta ton beras sementara menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB negara seperti Indonesia harus mempunyai cadangan beras nasional berkisar 1,1 juta hingga 1,8 juta ton.

Foto: Sigid Kurniawan/Antara
Impor beras jangan ciderai petani yang akan panen raya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keta Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengingatkan pemerintah pusat terkait kebijakan impor beras yang kembali diputuskan pada tahun ini. Menurut dia, kebijakan tersebut jangan sampai mencederai petani di seluruh Indonesia yang sedang dan akan memasuki panen raya.

Itu artinya, impor beras yang sekarang dilakukan harus bersifat darurat. Impor, kata Syahrul, jangan sampai dijadikan program terus-menerus dilakukan setiap tahun.

Sebab, impor yang kerap dilakukan akan berdampak pada keinginan pemerintah mewujudkan sekaligus menjaga kemandirian pangan. "Mungkin bisa jadi beras impor itu lebih murah atau lebih pulen. Tetapi, kan kita juga harus membiasakan diri dengan kemampuan sendiri dan ini harus didorong semua pihak," ujar Syahrul di Jakarta, Jumat (19/1).

Gubernur Sulawesi Selatan ini menuturkan, saat ini para petani bersiap untuk panen raya di berbagai wilayah di Indonesia. Ini yang membuat sejumlah daerah, terutama sentra pertanaman padi, menolak impor beras.

Sebab, setiap kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati enggan membuat para petani kewalahan saat menjual gabah kering yang dihasilkan. "Gabah yang dihasilkan pun jangan sampai anjlok dikarenakan adanya beras impor yang masuk ke masing-masing daerah," kata Syahrul.

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam pernyataan resmi, Selasa (16/1), meminta pemerintah pusat agar mengkaji dengan serius kebijakan impor beras sehingga tidak merugikan petani di daerah.

Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1), Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera melakukan penataan tata kelola perberasan nasional. Penataan harus menyeluruh mulai dari stok sampai rencana impor.

Permintaan ini menyusul impor beras yang diperkirakan datang bulan depan. Padahal, musim panen raya telah dimulai Januari ini. "Impor itu kan dilakukan mana kala stok kita terbatas atau menipis atau kurang agar harga menjadi stabil dan daya beli masyarakat terjangkau. Tapi, juga kita tidak boleh melakukan kebijakan yang merugikan petani,\" ujar Bambang.

Politikus Partai Golongan Karya ini menjelaskan, Komisi IV dan VI juga terus melakukan pembahasan dengan pemerintah. Tujuannya agar persoalan itu segera terselesaikan dengan baik sehingga tidak ada yang dirugikan, terutama para petani.

Bambang berharap pembahasan kedua pihak menghasilkan jalan keluar permanen terkait persoalan tersebut. Hal ini agar ke depan tidak ada lagi kekisruhan soal beras terkait stok pangan, panen petani, dan rencana impor tidak kembali muncul di kemudian hari.

Jangan berdebat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta seluruh pihak untuk tidak memperdebatkan lagi beda pendapat terkait data produksi beras. Ia mengaku, saat ini pemerintah akan fokus untuk terus menurunkan harga beras kembali ke level normal.

"Tolong tidak usah lagi ikut-ikutan berdebat ini surplus atau defisit. Harganya naik, gitu saja," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (19/1).

Darmin mengaku, secara umum harga beras, khususnya kualitas medium, masih tinggi. Meskipun, menurut dia, terjadi penurunan harga beras di beberapa tempat.

Oleh karena itu, Darmin pun meminta Perum Bulog untuk segera merampungkan proses lelang impor beras sebanyak 500 ribu ton.

Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah segera menghabiskan stok beras untuk operasi pasar (OP). "Saya dengar baru 30 ribu ton (beras yang digunakan untuk OP). Itu kurang," ujarnya kepada wartawan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (17/1).

Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini, pemerintah harus menghabiskan stok beras lebih banyak lagi agar harga bisa stabil. "Paling tidak 200 ribu ton baru bisa stabil. Segera," kata Zulkifli menegaskan.

Tidak ketinggalan, dia kembali mengkritik pemerintah yang akan mengimpor 500 ribu ton beras melalui Perum Bulog. Kedatangan beras menjelang panen raya tentu akan merugikan para petani di berbagai daerah.

Oleh sebab itu, dia menegaskan kepada pemerintah untuk melakukan penguatan terhadap OP. Dengan begitu, harga komoditas pokok masyarakat Indonesia ini akan terjangkau di pasaran.

(ahmad fikri noor/farah noersativa Pengolah: muhammad iqbal).

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES