Wednesday, 9 Sya'ban 1439 / 25 April 2018

Wednesday, 9 Sya'ban 1439 / 25 April 2018

Capres 2019 Dinilai Harus Punya Tim Ekonomi Solid

Senin 26 February 2018 00:52 WIB

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Nur Aini

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berfoto sembari mengangkat tiga jari usai menetapkan kembali Joko Widodo sebagai Capres 2019.

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berfoto sembari mengangkat tiga jari usai menetapkan kembali Joko Widodo sebagai Capres 2019.

Foto: dok. PDI Perjuangan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia kalah dengan negara tetangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden 2019 mendatang dinilai harus memiliki tim ekonomi yang solid. Hal ini agar kebijakan ekonomi yang dibuat matang dan tidak ada egoisme sektoral.

Untuk tim ekonomi capres 2019, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara menilai masalah di tim ekonomi yang belum selesai adalah koordinasi di bawah Kemenko Perekonomian. Misalnya beras, satu kementerian menyatakan harus impor, kementerian lain mengatakan surplus beras dengan data yang berbeda satu sama lain. Sehingga persoalan tidak selesai di level kementerian.

''Jujur saja, Pak Darmin capek, kita butuh yang lebih enerjik. Menteri koordinator harus bisa menyelesaikan masalah koordinasi konsep dan teknis,'' ungkap Bhima melalui telepon, Ahad (25/2).

Bhima menilai koordinasi penting sehingga kebijakan yang keluar di publik sudah matang dan tidak ada ego sektoral kementerian. Konsolidasi tim ekonomi dinilai sangat penting. Karena itu, isu ekonomi diminta tidak dikaitkan dengan isu politik.

Menurutnya, permasalahan ekonomi saat ini yakni daya beli masyarakat rendah dan pertumbuhan ekonomi stagnan. Indonesia bahkan dibalap oleh Malaysia yang pertumbuhan ekonominya 5,8 persen, Vietnam 6 persen, dan India 6,6 persen. Sementara, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya lima persen.

Selain itu, serapan tenaga kerja di Indonesia turun. BKPM menyatakan pada 2017, serapan tenaga kerja turun menjadi 612 ribu penduduk padahal realisasi investasi naik 13,1 persen.  ''Pada 2030, kalau pertumbuhan ekonomi tidak sampai 11 persen, bonus demografi bisa jadi bencana,'' ucap Bhima.

Sebelumnya, sejumlah partai politik mulai memunculkan jagoan mereka untuk bertarung dalam Pilpres 2019. Pertarungan Jokowi dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 diprediksi bakal terulang. Nama-nama calon alternatif dari kalangan birokrat, mantan petinggi militer, profesional, pengusaha, dan tokoh agama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, Anies Rasyied Baswedan, Sri Mulyani, TGH Muhammad Zainul Majdi, dan Chairul Tanjung juga mengemuka meski tak sekuat dua kandidat utama.

Baca juga: Konsultasi Bisnis ke Jokowi, Kaesang: Ketinggalan Zaman

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES