REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang berhasil melunakkan PT Freeport Indonesia. Alhasil, kepemilikan saham pemerintah Indonesia kini menjadi sebesar 51 persen, meski pengolahan konsentratnya baru akan dilakukan lima tahun mendatang.
“Kita mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi atas 51 persen saham Freeport. Pajak pemerintah juga tidak terkurangi, dan pemerintah bisa menggunakan haknya dari KK (Kontrak Karya) ke IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) PT Freeport,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (31/8).
Politikus Golkar itu mengatakan Freeport siap berinvestasi 20 miliar dolar AS sebagai bisnis tambahan termasuk untuk membangun smelter. Karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa ini khususnya rakyat Papua untuk berjuang bersama kepemilikan saham Freeport sampai 100 persen.
Hal yang sama dikatakan Kurtubi bahwa keberhasilan itu perlu diapresiasi. Terutama, kesediaan Freepot meninggallan KK dan mau mengikuti UU IUPK. Kurtubi menyebut, hal itu sudah luar biasa sehingga KK itu tak berlaku lagi. Persoalannya, kata dia, adalah berapa nilai dari 51 persen tersebut. Menurut dia, jangan sampai tidak mampu membayar. Untuk itu harus dikembalikan ke Pasal 33 UUD NRI 1945. "Sepanjang kekayaan alam itu ada di perut bumi maka harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata politikus Partai Nasdem itu.
Menurut Kurtubi, pemerintah tak boleh membeli kekayaan yang ada di bumi sendiri. Freeport tetap akan beroperasi dan tetap menikmati keuntungan dengan win win solution. Menurutnya, itu bisa direncanakan sekarang sampai 2041. Hanya saja dia meminta 60 persen konsentratnya diolah di Sumbawa dan 40 persen di Gresik karena PT Newmont siap membangun smelter di Sumbawa. Lanjutnya, kalau di Gresik sudah banyak industri dan dengan diolah di Sumbawa itu untuk mengatasi kesenjangan daerah. "Makanya, kita dorong hilirisasi," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPD RI dari Papua, Charles Simare Mare mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Presiden Jokowi atas 51 persen divestasi saham PT Freeport tersebut. Hanya saja dia berharap pemerintah pusat melibatkan rakyat Papua. “DPD berharap pemerintah pusat tidak meninggalkan Pemda Papua dan Kabupaten Mimika untuk sama-sama terlibat dalam mengelola Freeport. Soal berapa persen untuk provinsi dan untuk Mimika itu setidaknya 20 persen,” kata Charles.
Selama ini, kata Charles, pemerintah seperti tersandera dengan kontrak karya yang menjadi pegangan PT Freeport. Tapi, kini dengan keberhasilan ini pemerintah pusat dan daerah bisa membicarakan dengan BUMD dan pemda. “Saya berharap Pemprov Papua dan Mimika menyerahkan masalah Freeport itu ke BUMD Papua. Karena langkah itu bisa mengurangi kertergantungan Papua terhadap dana transfer daerah,” ujarnya.
Otonomi daerah khusus (Otsus) pun, kata dia, akan selesai sampai 2021. Hal itu sekaligus untuk mengoptimalkan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk merasa memiliki kekayaan alamnya sendiri. “Jadi, dengan 51 persen divestasi saham Freeport ini akan banyak sistem yang berubah misalnya penggajian, SDM, dan lain-lain. Saya yakin kalau ada kemauan semua pihak, divestasi saham Freeport itu bisa mencapai 100 persen nantinya,” ujarnya.
