REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai selama 3,5 tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik sehingga terwujud stabilitas politik di dalam negeri. Stabilitas politik inilah yang menjadi modal dasar bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam merealisasikan sejumlah program strategis yang termaktub dalam nawacita.
“Hampir semua lembaga survei merilis tingkat kepuasaan publik terhadap Pemerintahan Jokowi-JK berada di atas angka 70 persen. Bidang politik selalu menempati posisi teratas. Keberhasilan Jokowi mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik menjadi modal utama dalam mewujudkan nawacita,” ujar Bamsoet dalam diskusi Survei Indo Barometer Evaluasi 3,5 Tahun Jokowi-JK: Quo Vadis Nawacita di Jakarta, Selasa (22/5).
Bamsoet menuturkan, selama pemerintahan Jokowi-JK stabilitas politik relatif terjaga dengan baik, terutama, setelah Partai Golkar dan PAN bergabung dalam pemerintahan. Dukungan parlemen kepada pemerintahan Jokowi-JK mencapai 68 persen sehingga agenda pembangunan berjalan dengan baik.
“Hal ini berbeda dengan masa-masa awal pemerintahan Jokowi-JK yang kurang mendapat dukungan dari DPR. Namun demikian, pengawasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK tetap diperlukan dalam rangka tegaknya check and balance,” ujar Bamsoet.
Bamsoet juga menilai Jokowi-JK berhasil membangun politik pembangunan nasional yang berorientasi Indonesiasentris. Pembangunan Indonesiasentris merupakan upaya pemerintah memperkokoh fondasi dan ikatan NKRI. Dengan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris, Jokowi berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa.
"Salah satu bukti nyata adalah pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektifitas antardaerah. Kita bisa saksikan tol laut, jalan lintas papua dan lintas daerah lainnya, pelabuhan ataupun bandara. Semuanya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bergerak dan memudahkan transportasi barang serta jasa," ujar Bamsoet.
Bamsoet menuturkan, berbagai program unggulan lainnya untuk memperkuat masyarakat di daerah dan pedesaan diciptakan dengan efektif sejak masa pemerintahan Jokowi-JK, antara lain, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, dan Bantuan Sertifikat Lahan Gratis. Belum lagi adanya Kredit Usaha Rakyat, bantuan sarana dan prasarana pertanian, dan terbaru adanya program padat karya tunai.
"Tak heran jika tingkat kemiskinan sejak era Presiden Jokowi trennya terus menurun. Bahkan, di 2016 tingkat kemiskinan kita terendah sepanjang sejarah Tanah Air, yaitu dikisaran 10,7 persen atau 27,8 juta jiwa. Selain karena berbagai program bantuan dan pembangunan, juga karena telah terciptanya lapangan kerja yang maksimal,” ujar Bamsoet.
Di bidang hukum, Bamsoet menilai, walaupun pemerintahan Jokowi-JK sangat konsisten mendukung pemberantasan korupsi, tetapi tingkat korupsi masih tinggi. Data Transparansi International (2018) menunjukan indeks persepsi korupsi Indonesia berada di urutan ke 96 dengan nilai 37 dari 180 negara.
“Harus diakui agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi milik pemerintah semata. Tetapi harus pula dilakukan oleh lembaga independen, seperti KPK dan pengadilan. Hal yang patut digarisbawahi, katanya, Presiden Jokowi bersikap tegas dan tidak ikut campur dalam penanganan kasus-kasus korupsi,” ujar Bamsoet.
