REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) prihatin dengan adanya anggota DPR RI yang kembali terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Terlebih, saat ini DPR tengah berbenah diri untuk membangun citra dan kepercayaan masyarakat.
"Saya sangat menyesalkan masih adanya anggota DPR yang tertangkap tangan KPK dalam kasus korupsi. Anggota DPR harusnya memberikan tauladan, bukan malah blunder melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (05/05).
Bamsoet masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK mengenai identitas resmi anggota DPR yang terkena OTT. Termasuk modus korupsi apa yang dilakukannya.
"Kita tunggu kejelasan lebih lanjut dari KPK siapa anggota DPR yang terkena OTT semalam. Mengenai status keanggotaan yang bersangkutan, bolanya ada di Fraksi tempat ia bergabung. Kita serahkan kepada Fraksinya untuk melakukan tindakan," tutur Bamsoet.
Bamsoet berharap ini merupakan OTT KPK terakhir bagi anggota DPR. Politisi Partai Golkar ini berpesan agar para anggota dewan tidak ada lagi yang bermain anggaran untuk mencari keuntungan pribadi.
"Memperjuangkan anggaran untuk daerah pemilihan (Dapil) merupakan tugas bagi anggota DPR. Ini sesuai dengan fungsi legislatif di bidang anggaran. Tetapi, yang tidak boleh adalah mengambil atau meminta keuntungan dari anggaran yang diperjuangkan tersebut," tegas Bamsoet.
Bamsoet mengakui tidak mudah mengawasi semua anggota DPR untuk tidak 'bermain' anggaran. Apalagi, 560 anggota DPR berasal dari 10 partai politik yang berasal dari berbagai latar belakang serta kepentingan berbeda.
"Dalam pertemuan informal dengan para Ketua Fraksi di DPR, saya selalu mendorong agar setiap ketua fraksi mengingatkan anggotanya tidak melakukan perbuatan koruptif dan tercela. Membangun citra positif DPR tidaklah mudah. Mari bersama kita jaga amanah rakyat ini dengan bekerja sebaik-baiknya. Sehingga, lembaga ini bisa menjadi lebih berwibawa dan bermartabat. Kita punya tugas besar mengawal demokrasi, bukan malah menciderai," tandas Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI mendukung langkah KPK melakukan OTT untuk memberantas korupsi. Hanya saja, KPK diminta tidak hanya fokus dalam tindakan represif saja. Tak kalah penting adalah mengedepankan upaya pencegahan.
"Langkah KPK dalam OTT sudah bagus. Namun, OTT masih belum mampu menutup ruang-ruang praktik korupsi. Karenanya, selain tindakan represif, perlu juga dikedepankan tindakan pencegahan melalui perbaikan sistem maupun edukasi. Sehingga tumbuh kesadaran dari masyarakat luas agar takut dan malu untuk melakukan korupsi," pungkas Bamsoet.
