REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Handoyo menyayangkan banyaknya laporan kerap tidak adanya saldo di dalam kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dimiliki oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Persoalan ini diduga karena tidak validnya data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.
“Ya, memang ini cukup kita sayangkan kenapa data 2015 digunakan untuk 2017. Tentu ini menjadi satu masalah klasik kita bersama. Data yang selalu jadi persoalan. Nah, ini menjadi bahan evaluasi yang kita berikan kepada pemerintah, jangan sampai ini terulang kembali," ungkapnya saat meninjau secara langsung pelaksanaan program BPNT terhadap KPM bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/4) lalu.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, jika data kemudian dievaluasi, dan dilakukan tune-in di program BPNT, ternyata ditemukan ada kendala sehingga terjadi data ganda dari sisi pendataan. Maka, hal itu yang menyebabkan tidak adanya saldo di dalam kartu BPNT saat proses penarikan.
Hal inilah yang menurut Rahmat perlu di evaluasi. Kendati dipastikan KPM menerima bantuan itu, tapi waktu penerimaannya menjadi mundur.
“Jadi kita sayangkan. Tetapi paling tidak dengan adanya evaluasi tadi, saya kira ada keinginan yang kuat dari pemerintah, khususnya Kemensos maupun dari pelaksana dari kartu itu adalah Bank BRI akan segera mengambil keputusan untuk mencari solusi. Dan saya percaya itu akan bisa terselesaikan dengan cepat,” paparnya seperti dalam siaran pers.
Rahmat juga menambahkan, bahwa yang paling pasti adalah adanya evaluasi, yaitu ditemukannya beberapa kendala, kelemahan, dan ketidaktepatan sasaran menjadi amunisi utama bagi Komisi IV DPR RI dan pemerintah untuk duduk bersama, mencari jalan keluar terbaik seperti apa.
“Titik optimal sampai pelaksanaan, sampai berhasil dengan yang diharapkan dan tepat sasaran, masyarakat menerima dengan nyaman, dan tepat waktu, itu yang pantas kita kedepankan untuk program non tunai ini,” harapnya.
