REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Komisi X DPR RI dan Direktur Pembinaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan tambahan anggaran pendidikan sejumlah Rp 828 milyar untuk Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan dan membenahi mutu pendidikan di NTT.
Saat kunjungan kerja ke NTT, Selasa (6/3) Komisi X menemukan masih banyak kendala untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTT. Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menyebutkan antara lain mutu guru yang masih rendah karena belum sarjana serta tidak didukung sarana prasarana yang menunjang untuk pendidikan. Banyak bangunan yang sudah tidak layak dari tembok yang retak dan sudah tidak bisa dipakai ruangannya.
“Dalam rangka mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar Menenegah (SN Dikdaksmen) saya mendapatkan temuan pendidiknya kurang, sudah kurang dengan tingkat pendidikan yang rendah serta lebih dari 20 persen pendidik yang belum sarjana,” kata Djoko Udjianto.
Selain itu, politikus Demokrat tersebut menuturkan, kurangnya dukungan teknologi dari jaringan internet akan berdampak pada penyelenggaraan program Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Hal yang sama juga diutarakan Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra. Ia menyatakan untuk mendukung 'Membangun Indonesia di NTT' dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. “Untuk mendukung SDM yang membaik dan sarana prasarana nanti anggaran pendikan akan kami tingkatkan serta saya harap Pemprov NTT memberikan informasi yang betul-betul objektif dan jangan ada yang ditutup-tutupi," kata Sutan.
Sementara itu politisi F-PDI Perjuangan MY Esti Wijaya menuturkan, dengan minimnya anggaran yang ada di NTT seharusnya pemprov memiliki skala prioritas terbaik dalam pembangunan pendidikan. “Secara infrastruktur sekolah secara fisik harus diperhatikan karena untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar jangan sampai jika hujan besar sekolah akan ambruk dan akan memberikan citra buruk untuk pendidikan di Indonesia,” kata Esti.
