REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo berharap revisi UU No16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dapat segera diselesaikan dan disahkan. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kordinasi Komisi IV DPR dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Perwakilam Sekjen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (12/10).

"Pembahasan revisi Undang-undang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan sebenarnya sudah hampir selesai, tinggal satu hal yang masih belum menemukan kesepahaman antara DPR dan pemerintah,yakni tentang pembentukan Badan Nasional Karantina. Yakni badan khusus karantina yang berdiri sendiri,"ujar Edhy.

Edhy menambahkan selama ini Karantina hewan dan tumbuhan berada di dalam tiga instansi, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kementerian kehutanan. Hal itu menyulitkan dalam proses karantina masuknya hewan, ikan dan tumbuhan ke dalam negeri, mengingat tiga instansi tersebut tidak secara khusus menangani masalah karantina.

Oleh karena itu DPR mengusulkan agar karantina berada dalam satu pintu (lembaga atau badan) yang khusus menangani Karantina. Dengan demikian karantina menjadi pihak terdepan dan utama dalam perlindungan terhadap hewan,ikan dan tumbuhan dalam negeri.

Sementara itu pemerintah tidak menyetujui hal terkait kelembagaan yang ada pada Bab 10 revisi undang-undang tersebut mengingat kewenangan pembentukan kelembagaan pemerintah merupakan kewenangan Presiden sesuai dengan UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Maka pengintegrasian kelembagaan tersebut diserahkan kepada Presiden.

Permasalahan penambahan anggaran sempat mencuat menyusul usulan pembentukan badan atau lembaga khusus karantina tersebut. Terkait hal itu Edhy mengatakan bahwa penambahan anggaran merupakan sebuah konsekuensi logis dari pembentukan lembaga atau badan baru. Namun yang terpenting hewan dan tumbuhan dalam negeri terlindungi.