REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Meutya Hafid mengatakan bakal mengirimkan utusan parlemen ke Myanmar apabila negara itu mau membuka pintu untuk parlemen Indonesia. Komisi I DPR juga terus melakukan komunikasi intensif dan meminta laporan per hari kepada Kementerian Luar Negeri terkait kondisi terkini di Rohingya, Myanmar.
"Kami ingin sekali mengirimkan tim dari Komisi 1 untuk berangkat, hanya saja pihak Myanmar belum tentu menerima1," kata Meutya di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat, Senin (4/9). Menurut Meutya, hari ini Senin (4/9) di Bali telah dibuka World Parliamentary Forum On Sustainable Development, namun perwakilan parlemen Myanmar tidak hadir.
Meutya mengatakan Komisi I DPR sebetulnya berharap agar bisa berkomunikasi secara langsung dengan parlemen Myanmar dalam forum internasional itu. Ia menyatakan bakal mengirimkan anggota Komisi I apabila parlemen Myanmar membuka kesempatan untuk berkomunikasi.
"Upaya-upaya untuk parlemen Indonesia berangkat belum bisa diwujudkan. Tapi kalau mereka membuka kesempatan bagi parlemen Indonesia untuk berkomunikasi, kami akan memberangkatkan," kata Meutya Hafid.
Meutya menambahkan Komisi I sudah melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk meminta laporan hari per hari terkait dengan progress kebijakan yang telah dilakukan pemerintah. Termasuk, laporan keberangkatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Myanmar.
Meutya mengatakan komunikasi antara Komisi 1 DPR dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tetap berjalan meski dilakukan secara informal. Koordinasi tidak dilakukan dalam bentuk rapat resmi mengingat mendesaknya isu ini. Ia menambahkan keberangkatan Menlu ke Myanmar juga sudah diputuskan bersama antara DPR RI dengan pemerintah.
"Mudah-mudahan krisis kemanusiaan di Rohingya bisa selesai, diplomasi yang dilakukan pemerintah segera mendapat kabar baik," ujar Meutya.
