REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berusaha menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Myanmar, dalam upaya penyelesaian tragedi kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya. Namun demikian, Kharis berharap, pemerintah Indonesia bisa lebih keras terhadap pemerintah Myanmar agar pembantaian terhadap etnis Rohingya tidak terulang.
"Saya apresiasi langkah Menlu RI dan Dubes (bertemu pemerintah Myanmar). Namun, pemerintah harus lebih keras berikan sangsi ekonomi, kalau perlu ASEAN embargo Myanmar agar tidak mengulangi kejahatan terhadap rakyatnya sendiri," kata Kharis dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Senin (4/9).
Kharis kemudian mengingatkan pemerintah, agar setiap bantuan yang disalurkan, diberikan langsung kepada masyarakat Rohingya yang terusir dan berduka. Kharis tidak ingin bantuan tersebut diberikan lewat pemerintah Myanmar, karena khawatir tidak tersalurkan dengan baik.
"Perlu diingat bantuan harus diberikan langsung ke rakyat Rohingya yang terusir dan berduka. Jangan diserahkan ke pemerintah Myanmar, baik bantuan dari NGO kita maupun Pemerintah RI. Dan pastikan tidak ada lagi pengusiran, pembunuhan terhadap rakyat yang tidak bersalah," ujar Kharis.
Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tiba di Yangon, Myanmar Ahad (3/9) malam. Keberangkatan Retno Marsudi ke Myanmar tiada lain untuk melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Daw Aung San Suu Kyi, guna membahas tragedi kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya.
