REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR -- Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR meninjau kesiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2017 tingkat SMP/sederajat di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam peninjauan tersebut, ketua rombongan sekaligus anggota Komisi X DPR Zainul Arifin (F-PKB) menilai masih banyak kekurangan terkait sarana dan prasarana (sarpras) penunjang kegiatan UNBK 2017 khususnya di wilayah Kalsel.
"Kami melihat khususnya di Kalsel sendiri masih banyak kekurangan yang dilaporkan terkait pelaksanaan UNBK tingkat SMP ini. Salah satunya adalah kurangnya sarpras penunjang kegiatan UNBK yaitu komputer. Apalagi, tahun ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pelaksanaan Ujian Nasional harus melalui perangkat elektronik yakni berbasis komputer," ucap Zainul usai meninjau kesiapan UNBK di SMPN 1 Kertak Hanyar, Banjar, Kalsel, Jumat (21/4).
Menanggapi hal itu, ia menghimbau kepada Pemerintah untuk lebih serius menangani sekolah-sekolah bukan hanya di kota-kota besar tapi juga di seluruh pelosok wilayah di Indonesia dalam rangka peningkatan sarpras penunjang kesuksesan UNBK tingkat SMP tahun 2017.
"Oleh karena itu, permasalahan ini tentunya akan kami sampaikan kepada Pemerintah terkait, agar setelah kunjungan ini kesiapan UNBK bisa mencapai minimal berkisar 60-70 persen,'' katanya.
''Nah harapan Komisi X agar di tahun berikutnya kekurangan sarpras ini bukan menjadi penghalang tingkat kelulusan bagi sekolah-sekolah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ungkap politisi asal dapil Kalsel I ini.
Anggota Komisi X DPR, Asdy Narang menambahkan, jelang pelaksanaan UNBK tingkat SMP khususnya di Provinsi Kalsel, dinilai masih belum siap. Hal ini berbeda dengan pulau Jawa yang infrastruktur dan sarpras pendidikannya sudah cukup memadai.
"Seperti di lokasi peninjauan di SMPN 1 ini, karena komputernya tidak ada, untuk pelaksanaan UNBK mereka harus menumpang ke sekolah lain yang memiliki ketersediaan komputer yakni SMKN 1 Gambut. Ini kan salah satu bukti bahwa Pemerintah kurang memperhatikan sekolah-sekolah di seluruh pelosok wilayah Indonesia," tegas Asdy.
Politisi F-PDI Perjuangan itu menambahkan, terkait kesiapan UNBK, Komisi X DPR terus berupaya mendorong agar pelaksanaan UNBK ke depan agar dapat terlaksana dengan baik. "Kami dari Komisi X selalu mendorong terus, namun kembali lagi ke persoalan anggaran yang terbatas sehingga infrastruktur belum memadai. Tapi, kita meyakini ke depan UNBK tiap tahun akan berjalan dengan optimal," imbuh politisi asal dapil Kalteng itu.
Pelaksanaan UNBK tingkat SMP/MTs akan dilaksanakan dalam dua gelombang yakni pada tanggal 2-4 Mei dan 15 Mei serta 8-10 Mei dan 16 Mei mendatang. Turut serta dalam peninjauan ini Ridwan Hisjam (F-PG), Wiryanti Sukamdani (F-PDIP), Ida Bagus Putu Sukarta dan Iwan Kurniawan ( F-Gerindra), Anita Jacoba (F-Demokrat), dan Lathifah Shohib (F-PKB).
