REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyesalkan kebijakan pemerintah yang asal-asalan berutang tanpa memikirkan efek setelahnya. Menurutnya utang menjadi sebab rusaknya postur APBN Indonesia.
Dia memaparkan hingga saat ini, utang dalam negeri tercatat lebih dari Rp 4.000 triliun. Sekitar Rp 3.3 triliun di antaranya adalah utang pemerintah pusat.
"Semua tahu bahwa utang yang makin besar menjadi sebab rusaknya APBN yang disusun pemerintah. Lihat saja, defisit makin lebar hampir tiga persen. Lalu, utang tersebut raib entah kemana. Tidak produktif," keluh Heri dalam rilis yang diterima Jumat (26/8).
Dia mengatakan, meskipun utang banyak namun infastruktur tetap saja tidak banyak berubah. Bahkan, data terakhir, terjadi pengurangan 200 ribu orang yang bekerja di sektor pertanian. Sektor yang seharusnya produktif.
"Kemudian, keadaan sosial-ekonomi rakyat malah makin nyungsep. Ratio bertambah, kemiskinan mencapai 28 juta orang," ungkap Heri.
Menurutnya utang ditarik hanya untuk membayar bunga utang. Pada RAPBN 2017, posisi keseimbangan primer sudah mencapai defisit Rp 111,4 triliun. Ini menjadi tanda, bahwa utang yang ditumpuk tidak produktif. Hanya untuk membayar bunga utang saja.
"Istilahnya gali lobang, tutup lobang," ketusnya.
Bagi Heri dengan pola semacam itu, tidak ada penjelasan lain bahwa utang yang ditarik punya dampak yang berbahaya. Kalau dibagi rata ke 250 juta penduduk Indonesia, maka masing-masing menanggung sekitar Rp16 juta, termasuk bayi yang baru lahir.
"Tragis dan kasihan, baru lahir sudah tidak mandiri. Hasilnya satu kita dicekik. Dibikin tidak mandiri," sesal Heri.
Politisi Gerindra ini menekan pemerintah agar memperhatikan sektor yang saat ini masih jadi "anak tiri" di antaranya sektor pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan sebagai sektor strategis yang hingga detik ini menyumbang 15,4 persen atas PDB.
"Padahal, kita sudah banyak berutang, tapi dampaknya nihil. Sektor-sektor strategis tetap saja salah urus. Lemahnya SDM, investasi, teknologi. Sehingga produktifitasnya menurun. Padahal, tenaga kerja di sektor ini sangat dominan, di atas 50 persen," ungkapnya.
Oleh sebab itu, untuk mencegah meluasnya kerusakan APBN akibat utang. Heri mengajak semua pemangku kepentingan agar mengingatkan pemerintah agar tidak ceroboh dalam berutang.
"Maka kita perlu mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati soal utang. Mereka seharusnya sudah sadar bahwa APBN nasional sedang dibajak. Disusun secara serampangan dan tidak kredibel serta sarat kepentingan. Dan karena itu, seluruh kepentingan nasional terancam," ujar Heri.
