REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo menyangkan banyak hasil riset Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) kurang dihargai dan dikesampingkan oleh kepentingan politik. Menurut dia, BPPT merupakan laboratorium ide bagi pemerintah untuk merancang kebijakan di bidang teknologi yang semestinya perlu didukung.
Bersamaan dengan HUT RI ke-71 tahun, BPPT juga merayakan HUT yang ke-38 tahun. Dia mengatakan dengan usia BPPT yang ke-38, sudah saatnya eksistensi BPPT sebagai laboratorium ide bagi siapa saja termasuk pemerintah diapresiasi. Banyak hasil riset BPPT yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan negeri. Bahkan, risetnya dihargai oleh dunia internasional. Sayangnya, di negeri sendiri BPPT seperti kurang dihargai.
"Bagi saya, BPPT itu laboratorium ide milik Indonesia. Banyak ide yang lahir di situ, tapi kurang penghargaan di negara ini. Kurang penghargaan, karena tidak menjadikan BPPT sebagai grand design pembangunan nasional,” ujar Anggota F-Hanura DPR ini.
Mukhtar menyayangkan anggaran BPPT dipangkas. Padahal, anggarannya sangat urgent bagi kebutuhan riset. Hasil riset BPPT bisa terkoneksi dengan Bappenas dan kementerian terkait lainnya untuk menyusun pembangunan nasional. Dengan pemotongan tersebut, mungkin banyak hasil riset BPPT yang belum terpublikasi secara luas.
“Saya anggota yang menolak pemotongan anggaran LPNK (lembaga pemerintah non kementerian) termasuk BPPT," kata dia.
Menurut politisi dari dapil Sulsel I ini, pemotongan anggaran oleh pemerintah mestinya juga dengan riset mendalam. Tidak bisa asal potong. Perlu pengamatan lebih teliti kementerian dan lembaga mana saja yang layak dipertahankan anggarannya, yang ditambah, dan yang dikurangi. Sejak Menkeu masih dijabat Bambang Brodjonegoro, pemotongan sudah dilakukan. Kini, kata dia, dengan hadirnya Menkeu baru Sri Mulyani, pemotongan kembali dilakukan.
