REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ade Komarudin mengimbau pemerintah daerah untuk memperbaiki tingkat serapan anggaran, khususnya di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Hal ini disampaikannya dalam pidato rapat paripurna di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Dewan juga memandang perlu untuk mengimbau pemerintah daerah agar melakukan penyerapan anggaran yang lebih baik, terutama di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada serentak," kata Ade dalam pidatonya di DPR, Jakarta, Selasa (16/8).
DPR menilai proses transisi kepemimpinan di daerah sebagai hasil dari pelaksanaan pilkada serentak berpengaruh pada lambatnya penyerapan anggaran belanja daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin kualitas kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, dalam kesempatan ini, ia menilai program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat telah berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan. Kendati demikian, DPR meminta agar pemerintah dapat mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang tercatat masih tinggi.
"Untuk itu, peran BKKBN perlu direvitalisasi agar laju pertumbuhan penduduk tetap terjaga," kata Ade.
Selain itu, Ade juga menilai angka kemisinan di tanah air pun cenderung menurun per Maret 2016. Namun, menurut dia, kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu penyebab lambatnya penurunan jumlah penduduk miskin. Sebab itu, dalam kesempatan ini, DPR pun mendesak pemerintah agar berupaya lebih keras lagi dalam menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mengembangkan program jaring pengaman sosial.
DPR, lanjut dia, juga mendesak pemerintah untuk segera membentuk lembaga yang menangani bidang pangan sehingga dapat mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan dalam negeri.
