REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia, masih ada hal yang perlu ditindak lanjuti dengan serius yaitu aspek penyediaan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan dan keamanan pangan.

Hal tersebut disampaikan oleh wakil ketua komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Aji Muhamad Mirza Wardana saat kunjungan kerja dalam rangka pengawasan Undang-Undang (UU) No 18 tahun 2012 tentang pangan, di Gedung Grand Sudirman Balikpapan, Senin (20/11).

Dirinya juga menambahkan permasalahan penyediaan pangan salah satunya disebabkan oleh perubahan cuaca dan iklim. "Perubahan cuaca dan iklim makin masif di Indonesia, cenderung menyebabkan sulitnya membuat rencana pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang akurat," ujarnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyediaan pangan menurut Aji adalah memperketat kualitas bahan pangannya. Masih ada juga isu soal kandungan penyakit kuku dalam daging impor dan beberapa produk makanan yang beredar di indonesia mengandung bahan pengawet, hal ini tentu harus diwaspadai dan sikapi dengan bijak.

Aji juga mengimbau agar Indonesia memiliki lahan gandum yang baik. Oleh karena menurutnya adalah keniscayaan jika lahan gandum harus ada dan dikelola dengan baik, mengingat salah  satu makanan di Indonesia adalah roti dan mi instan. Namun Indonesia masih mengimpor gandum dalam jumlah besar untuk memenuhi kebuuhan industri makanan di Indonesia.

Dikesempatan yang sama Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Kalimantan Timur dan Utara, Muhamad Anwar, mengatakan Bulog membutuhkan ruang penyimpanan baru. "Untuk kantor logistik kami hanya cukup menampung 4.000 ton, jadi kalo mau menampung hasil tani dari kaltara dibutuhkan gudang tambahan," ucapnya.

Menurut Anwar sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 48, maka Bulog  tidak hanya fokus kepada hasil tani padi saja tapi juga jagung dan kedelai. Prestasi Bulog Divre Kaltim dan Utara ditunjukkan dengan  perolehan peringkat satu dalam pencapaian omset di Indonesia pada tahun 2016.

Kendala stabilitas harga pun disoroti Anwar. Menurutnya dengan cadangan beras pemerintah yang dimiliki bulog maka beras bisa salurkan untuk menstabilkan harga pasar sesuai dengan arahan dari pemerintah.

"Salah satu upaya yang kami lakukan adalah pemindahan stok juga dari balikpapan ke samarinda dan ke daerah lainnya jika diperlukqn, hal ini untuk melakukan stabilisasi harga, tentunya hal ini sesuai arahan dari pemerintah, karena kapasitas kami disini sebagai operator," terangnya melalui siaran pers.

Sementara itu Asisten  III Sekda Provinsi Kaltim, Bere Ali, menyampaikann bahwa sampai saat ini beras masih mengarah ke tahap insentifikasi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam skala lokal. Dirinya juga mengapresiasi apa yang fokus dilakukan oleh DPD RI.

"Kami mengapresiasi kinerja DPD RI, karena  nyata hadir dan menyentuh daerah seperti dalam pertemuan ini," ujarnya.

Soal pangan sangat relevan dengan Kaltim, Bere ali menambahkan, Agro industri sangat penting sehingga dalam delapan tahun terakhir Provinsi Kalimantan Timur fokus ke sektor pertanian.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Ibrahim mengatakan lahan pertanian masih kurang.

"Sentra padi Kaltim ada di kaltara, tapi sekarang dibuatkan di kaltim, namun sawah kita itu 56 ribu hektare, dengan cadangan lahan 400 ribu hektare akan tetapi masih termasuk lahan hutan," tandasnya.

Kaltim dalam kondisi sekarang butuh air untuk kegiatan pertanian, hal in menurut Ibrahim untuk memenuhi kebutuhan kegiatan tani. Di satu sisi jagung yang  menjadi primadona untuk para tani saat ini, hal ini karena mudahnya membudi dayakan jagung.

"Saat ini kami juga memerlukan prasarana untuk jagung karena berlebihan hasil produksi, diperkirakan 90 ribu ton pada tahun 2018. Para petani mulai melirik untuk menanam jagung karena dalam 80 hari saja sudah bisa jadi uang, selain itu hama dan penyakit juga lebih sedikit dari pada padi. Jagung masih bisa hidup di musim kemarau, sehingga meminimalisir keruhian petani," jelasnya.

Untuk ketersedian beras 214 ribu ton, sedangkan kebutuhannya menurut Ibrahim hanya sebesar 40 ribu ton per bulan di Kaltim, sehingga masih aman stok untuk enam bulan ke depan. Dalam agenda pertemuan tersebut nampak hadir anggota komite II DPD RI Habib Ali Alwi, Permana Sari, Mohamad Saleh, Habib A. Bahasyim, Mesakh Mirin, Mamberob Yosephus, dan Aceng Fikri.

Pada akhir sesi, para senator berdiskusi dengan para narasumber. Senator Kalimantan Selatan, Habib Abdurahman Bahasyim mengatakan bahwa masyarakat harus diberikan motivasi dalam bertani.

Harus ada motivasi bagi masyarakat untuk bertani, dimana dengan bertani masyarakat juga bisa sejahtera dan petani bukan masyarakat kelas dua. "Nah, pemerintah harus memberikan suatu mekanisme yang baik untuk para petani di Indonesia" ujarnya.

Kekecewaan soal pendistribusian beras pun disampaikan oleh Aceng Fikri. "Dulu waktu saya masih menjadi Bupati Garut, Pendistribusian Bulog datanya tidak disampaikan ke masyarakat, padahal sudah 13-14 kali pendistribusiannya ke masyarakat tapi tidak diterima. Nah semoga tidak terjadi lagi masalah ini, dimana kolusi antara suplier dengan oknum," tegasnya.

Menjawab penyampaian Senator Jawa Barat Aceng Fikri, Kepala Bulog Divre Kaltim dan Utara Muhamad Anwar menjawab bahwa  ada sanksi tegas bagi oknum yang "bermain".

"Jika ada oknum dari Bulog yang bermain maka sanksinya adalah pemecatan, dan kami akan usut sampai tuntas ke pihak lain yang terkait," pungkasnya.

Aji Mirza menegaskan hasil rapat hari ini akan disampaikan di tingkat pusat dengan kementerian terkait.

Ikuti Whatsapp Channel Republika