REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mengatakan dari tahun ke tahun, Indonesia sudah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen per tahun. Akan tetapi, kualitas pertumbuhan itu masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar berupa kesenjangan ekonomi.
"Kami ingin mengajak untuk mencermati masalah mendasar yang kita hadapi bersama terutama kesenjangan ekonomi dan kesenjangan rasa kebangsaan," kata Oesman Sapta di Gedung DPR RI, Rabu (16/8).
Pada saat yang sama, Oesman juga mengapresiasi pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dilakukan Joko Widodo. Oesman mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang telah mengupayakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan harga semen di Papua hampir menyamai dengan harga di daerah lain. Menurutnya, kebijakan ini sesuai dengan aspirasi DPD dan masyarakat daerah. Ia berharap ke depan tidak ada sejengkal tanah pun yang lepas dari bumi pertiwi.
Oesman juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah kepulauan, melalui kerangka regulasi dalam bentuk undang-undang tentang pemerintah daerah kepulauan. Hal itu perlu disusun demi hilangnya kesenjangan antara daerah daratan dengan kepulauan.
Ketua DPD RI ini mencatat bahwa penyaluran dana desa dalam tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo telah mencapai Rp 127 triliun. "Ini merupakan jumlah yang sangat besar. Karena itu, pemerintah harus memastikan adanya tata kelola dana desa yang menyeluruh sekaligus dengan pengawasannya," ujar Oesman.
Oesman melihat bahwa permasalahan di sektor pangan belum terselesaikan secara tuntas. Ia mengajak semua pihak untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia di tengah ancaman krisis pangan global. Ia mendukung terobosan Jokowi dalam pengelolaan sektor kehutanan dengan tetap menjaga kelestarian hutan, untuk memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat.
Di sektor energi, Oesman mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama meningkatkan program listrik pedesaan berbasis energi baru terbarukan. Juga terkait kesejahteraan buruh, ia mendesak agar segera diambil langkah penyelesaian.
"Kami juga mendengar keluhan para pelaku UMKM dari berbagai daerah, kompetisi antara UMKM dan pasar tradisional di satu pihak dengan pelaku pasar modern di lain pihak semakin berat," ujar Oesman.
Oesman mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menata ulang sistem perizinan usaha mikro kecil. Ia meminta agar pemerintah melakukan pembatasan beroperasinya ritel modern hanya sampai ibu kota provinsi.
Untuk memecahkan persoalan kesenjangan ekonomi, ia juga mendorong penyelesaian pembahasan RUU Perkoperasian dengan melibatkan tripartit. Ia mendesak pemerintah mengoptimalkan pemungutan pajak, serta meminta balas budi perbankan dan dunia usaha dalam mengatasi kesenjangan sosial.
Menyikapi perkembangan politik kawasan, Oesman mendorong pemerintah meneguhkan kembali sikap politik bebas aktif. Salah satunya, dalam mendukung kemerdekaan Palestina. DPD juga menyatakan dukungan terhadap pemerintah yang telah memberi nama Laut Natuna Utara, dari sebelumnya Laut Cina Selatan.
Dalam pidatonya, Oesman juga mengingatkan ancaman narkoba bagi generasi muda bangsa Indonesia, yang tidak kalah berbahaya dari terorisme. "Negeri ini sudah termasuk status darurat narkoba. Narkoba bisa menjadi alat menghancurkan negara ini. Kami mengajak semua pihak untuk perang terhadap narkoba," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
