REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ekonom dan politisi Faisal Basri menghadiri expert meeting Dewan Perwakilan Daerah untuk membahas rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Faisal, salah satu solusi penambahan pendapatan daerah adalah dengan pajak pertambahan nilai (PPN).
“Saat ini yang diterima daerah hanya pajak perseorangan, sedangkan tidak banyak di daerah orang yang punya NPWP sebagai dasar pemotongan pajak perseorangan, apalagi hasil PPN itu diambil pusat, harusnya bisa diberikan ke daerah agar daerah bisa memperoleh tambahan masukan pendapatan," kata Faisal.
Faisal menambahkan, secara teknis mungkin bisa bertahap dulu dari pembagian PPN yang saat ini 10 persen. Nantinya itu bisa diatur untuk ke daerah dua persen dan ke pusat delapan persen. Secara berkala nanti bisa diberikan 10 persen ke daerah untuk PPN, sedangkan pemerintah bisa berfokus ke pajak korporasi dan pajak perseorangan.
“Ada wacana bahwa pemerintah pusat akan menurunkan tarif pajak perusahaan agar kompetitif, yang awalnya 25 persen. Pak Luhut mengatakan akan turun jadi 18 persen. Kalaupun itu dilaksanakan, katakanlah ke 15 persen, maka saya sarankan 17 persen saja, yang 2 persennya diserahkan ke daerah. Daerah yang sudah kaya bisa tidak mengenakan pajak itu," kata dia.
Menurut dia, dengan begitu, daerah bisa merangsang minat investasi. Misalnya, daerah ingin merangsang perusahaan investasi di daerahnya tidak dikenakan pajak selama lima tahun, hal ini bisa menjadi tawaran yang cukup menarik bagi perusahaan-perusahaan.
“Setiap sawit yang diekspor dibebani bea keluar, jadi bukan bagi hasil, malah bayar pajak, dikenakan pajak 50 dolar per ton. Ini saya rasa ada yang salah dengan desain keuangan kita,” kata Faisal.
Pimpinan Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengapresiasi saran dan masukan dari para narasumber. Dia mengatakan, masukan yang diterima akan dikaji lagi oleh Komite IV. Namun, yang paling penting adalah bagaimana hal konkret bisa kita lakukan untuk daerah dengan memaksimalkan keadilan dan kesejahteraan untuk daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
