REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah di Palu, Sulawesi Tengah pada Kamis (15/10). Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam membuka rapat tersebut menyatakan bahwa Rapat Koordinasi Sinkronisasi ini dimaksudkan sebagai bentuk komunikasi politik anggota DPD RI dengan pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah guna menyerap aspirasi.
"Visi dan Misi DPD adalah mewujudkan percepatan pertumbuhan. Terutama di Indonesia Timur," ujar GKR Hemas dalam sambutannya. Demi visi dan misi itulah DPD RI terus mengembangkan kerja yang kreatif, baik dalam kinerja legislasi, mediasi maupun advokasi.
“Kerja kreatif itu kami wujudkan dalam berbagai cara, termasuk memperkuat kerja sama strategis dengan pemerintah daerah dan stakeholders lainnya sehingga makin memperkuat artikulasi kepentingan daerah,” kata dia. Bagi DPD RI, Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah ini memiliki arti penting. Yakni, dalam rangka penyerapan aspirasi pembangunan daerah sebagai masukan kepada DPD RI dalam penyusunan pertimbangan RAPBN serta penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas).
GKR Hemas mengungkapkan, 52 dari 160 Rancangan UndangUndang dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 atau 32 persen substansi dan materinya sesuai dengan usulan DPD RI. Kemudian, sejumlah 12 dari 37 Rancangan Undang-Undang atau 32.5 persen substansi dan materinya sesuai dengan usulan DPD RI pada Prolegnas Tahun 2015.
“Oleh karena itu, Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah anggota DPD RI kali ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi DPD RI dalam menyerap dan menghimpun seluruh aspirasi daerah untuk diperjuangkan di tingkat pusat,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
