Jumat 18 Sep 2015 12:03 WIB

Pelemahan Rupiah Pukul Ekonomi Sulut

Pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Sabtu (11/1). Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh angka 5,8%-6,2% pada 2014, lebih tinggi dibandingkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 5,7%.
Foto: Republika/Prayogi
Pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Sabtu (11/1). Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh angka 5,8%-6,2% pada 2014, lebih tinggi dibandingkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 5,7%.

REPUBLIKA.CO.ID,MANADO -- Pelemahan nilai tukar rupiah telah memukul berbagai sektor. Saat Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah (Rakor SAD), anggota DPD menerima banyak masukan dan keluhan mengenai nilai tukar rupiah dan dampaknya terhadap perekonomian di daerah.

Peserta Rakor SAD menyampaikan kenaikan harga dolar memberi efek pada pertumbuhan ekonomi. Kenaikan dollar memukul harga komoditas unggulan Sulawesi Utara seperti pala, cengkih dan kopra.

Terkait kenaikan dolar, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan kenaikan dolar kali ini berbeda dengan tahun 1998, yang memukul kelas menengah ke atas. Menurut dia, saat ini, dolar berpadu dengan kelambatan ekonomi yang berpengaruh pada tiga kawasan, yakni Cina, Eropa dan Amerika.

Hal itu berpengaruh pada stabilitas komoditas andalan Sulut seperti pala, cengkih, kopra di pasar dunia. Saat ini di daerah ini hanya mengandalkan komoditas, bukan hasil manufaktur.

"Namun dalam program jangka pendek, kami telah memberikan masukan kepada pemerintah dengan memberikan perhatian terhadap pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Kalau dolar naik dan dibarengi kelambatan ekonomi semakin bertambah, maka yang terjadi adalah gangguan ancaman moneter dan sosial," ujar dia.

Farouk mengatakan melalui rapat ini, DPD bisa mengaktualisasikan fungsi dan peran sebagai jembatan aspirasi daerah dengan pemerintah pusat. Karena, selama ini dinilainya belum terbangun sinergi pemerintah daerah bersama DPD. "Nanti aspirasi yang diterima DPD, tidak semua dibawa ke pusat. Ada yang diserahkan ke daerah. Untuk urusan pemda, diserahkan ke pemda. Kalau urusan pusat dibawa ke pusat," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement