REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Selama ini, periode APBN dan APBD selalu diawalin pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember setiap tahunya. Melihat kondisi di lapangan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menilai perlu ada perubahan terkait hal itu.

Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan, jika periode perhitungan APBN dan APBD sama-sama dimulai pada Januari dan berakhir pada bulan Desember, maka hal ini berpotensi menimbulkan penyerapan dan pertanggungjawaban APBN yang kurang optimal.

"Sebaiknya periode perhitungan APBD digeser," ucapnya kepada Republika di Mamuju pada Rabu (16/9).

Pergeseran yang ia maksud adalah, jika periode perhitungan APBN terjadi mulai Januari hingga Desember, maka, periode perhitungan APBD dapat dimulai pada sekitar bulan Maret hingga Februari pada tahun berikutnya. Dengan begitu, lanjut Senator dari Jawa Tengah tersebut, maka penyerapan dan realisasi anggaran dapat berjalan dengan optimal. Pergeseran itu diperlukan untuk mengantisipasi adanya keterlambatan dalam distribusi anggaran dari pusat ke daerah.

Muqowam mengatakan, jika perode perhitunganya APBN dan APBD serentak, sedangkan distribusi anggaran kerap mengalami keterlambatan, maka, daerah tidak dapat menggunakan rentang waktu selama dua belas bulan dengan optimal karena terpotong oleh waktu yang digunakan untuk menunggu realisasi anggaran. "Jika digeser, maka daerah dapat memiliki waktu efektif selama dua belas bulan," ujar dia.

Usulan itu juga sempat ia sampaikan dalam Seminar Regional bertema "Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" di Kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Selasa (15/9). Dalam seminar itu turut di hadiri juga oleh perangkat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika