REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Luluh lantaknya kehidupan ekonomi dan sosial akibat letusan Gunung Merapi pada masyarakat membuat pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membentuk tim khusus untuk penanganan pascabencana.
"Langkahnya membentuk Tim yang terdiri dari unsur Kementerian atau Lembaga terkait seperti Kementerian
Keuangan, Kementerian UKM, Kementerian BUMN, Kantor Meskokesra, BI, serta unsur Pemerintah Daerah," kata
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono usai melakukan rapat dengan Kepala BNPB, Menteri Perumahan Rakyat, Gubernur DIY, dan Gubernur Jawa Tengah di Media Center Tanggap Darurat Bencana Merapi, Yogyakarta Selasa (16/11) malam.
Ditambahkannya, nantinya yang memimpin tim berasal dari salah satu unsur tersebut. Nanti tim akan bekerja di bawah BNPB. "Saya berharap dalam minggu ini tim sudah terbentuk dan akan langsung jalan," tutur Agung.
Menurutnya, tim ini akan mengambil langkah cepat untuk menyiapkan program-program yang bisa mengantisipasi sehingga kehidupan perekonomian di daerah yang terkena bencana atau di luar kawasan bencana tidak terganggu.
"Untuk mengatasi masalah ini perlu di kembangkan program-program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri, Pemberian KUR, Gabungan Kelompok Tani, Kredit Bergulir yang dananya bersumber dari APBN atau pun CSR BUMN," ujarnya.
Dijelaskannya, tim yang berada di bawah koordinasi BNPB itu akan segera menyusun formula yang cepat dan
tepat dalam mengatasi masalah kehidupan perekonomian masyarakat yang terkena dampak letusan Gunung Merapi.
"Program ini akan diluncurkan setelah tim tersebut segera mengambil langkah, dan akan diumumkan agar segera di laksanakan terhadap daerah-daerah bencana," paparnya Agung.
Agung mengungkapkan, jika tugas pokok dari BNPB adalah untuk menangani pengungsi yang terkena dampak langsung dari Merapi. Meski demikian, sambung dia, pemerintah juga peduli terhadap masyarakat yang berada di luar wilayah bahaya namun terkena imbas tidak langsung dari letusan Merapi.
"Dampak matinya ekonomi masyarakat memang bukan tanggung jawab pokok dari BNPB, tapi sesuai instruksi presiden untuk menangani, langkah seperti ini perlu diambil," terang Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
