REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Sedikitnya ada 217 sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sleman dinyatakan rusak berat dan tidak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar karena tertutup material dan abu vulkanik akibat letusan Merapi.
Koordinator posko tanggap darurat Merapi 2010 bidang pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi DIY, Widayati mengatakan, data tersebut masih mungkin bertambah karena hingga saat ini pihaknya maish terus melakukan pendataan.
"Proses belajar mengajar terpaksa dihentikan karena sekolah tersebut rusak, selain itu siswa dan guru di sekitar sekolah sudah mengungsi," terangnya, Selasa (9/11).
Akibat rusaknya ratusan sekolah tersebut, setidaknya ada 34.535 siswa 2.801 guru di Sleman tidak bisa mengikuti proses pendidikan di sekolah tersebut. Saat ini kata dia, pihaknya telah mengusulkan ke Kementrian Pendidikan Nasional untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak tersebut.
Berdasarkan perhitungan pihaknya kata Widayati, sedikitnya dibutuhkan dana sekitar Rp 19,34 miliar untuk pembangunan kembali sekolah yang rusak itu. Dana tersebut diperlukan untuk pembangunan kelas dan kantor yang mencapai Rp 15,2 miliar. Sedangkan untuk pembelian mebeler sekitar Rp 4,89 miliar.
Sekolah-sekolah yang rusak itu nantinya akan dikategorikan tingkat kerusakannya, mulai dari ringan, sedang dan berat. Sehingga jumlah bantuan yang diberikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. "Untuk sekolah yang rusak berat kalau tidak dibangun kembali nanti akan direlokasi ke tempat lain yang lebih aman. Sedangkan untuk yang rusak sedang atau ringan akan diperbaiki," jelasnya.
Selain program rehabilitasi sekolah, saat ini para siswa dan guru membutuhkan bantuan alat tulis, tenda dan tikar untuk proses belajar mengajar di sekolah darurat. Berdasarkan pantuan di lapangan, kebutuhan peralatan itu mencapai Rp 3,180 miliar yang akan dialokasikan untuk pembelian peralatan tulis dan buku bagi 28.639 siswa SD/MI hingga SMA/SMK dan peralatan tulis bagi 31.734 siswa TK/RA dan siswa PAUD. Sebanyak 3.095 siswa PAUD juga membutuhkan alat pembelajaran edukatif (APE) untuk mendukung pembelajaran mereka.
Diakui Widayati, ketersediaan fasilitas di sekolah darurat saat ini masih minim. Sebab selain dari pemerintah, mereka baru mempunyai tambahan 19 tenda dan tikar dari badan pendidikan dunia UNICEF. Tenda itu dimanfaatkan untuk menampung siswa di sekolah darurat.
Sementara itu kata dia, bagi sekolah di Sleman yang ingin bergabung ke sekolah di kabupaten/kota lain, dikpora mempersilahkannya. Bahkan dikpora mewajibkan sekolah di Kota, Gunungkidul, Bantul maupun Kulonprogo untuk menerima siswa dan guru pindahan dari Sleman yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi.
"Kami sudah berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota untuk penggabungan sementara sekolah di Sleman dengan kabupaten/kota. Masing-masing sekolah bisa mengatur jadwal KBM dalam penggabungan itu, apakah pagi hari untuk siswa sendiri dan siang untuk siswa dari Sleman," jelasnya.
Sementara itu Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta, Budi Asrori Santoso mengungkapkan, semua sekolah negeri yang ada di Kota Yogya siap menampung siswa pengungsi dari Sleman. "Mereka akan ditampung di sekolah terdekat untuk mengikuti pelajaran di sana sehingga tidak tertinggal. Kami masih akan mendata berapa jumlh siswa pengungsi yang butuh sekolah," papar Budi.
Dikatakan Budi, pihaknya juga akan membahas mengenai intensitas pembelajaran agar siswa yang saat ini diliburkan tidak tertinggal pelajaran. Menurutnya, pemberian materi tambahan sedang dipikirkan untuk mengganti hari libur saat ini. "Libur panjang akibat aktivitas Gunung Merapi, tentu akan membawa dampak. Jangan sampai pembelajaran yang seharusnya sudah sampai BAB VI misalnya, baru sampai BAB II atau III," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
