REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR –- Kebutuhan akan analisis data penumpang baik darat, laut, dan udara saat ini merupakan keniscayaan. Modus-modus penyelundupan selalu semakin berkembang dari tahun ke tahun dan tidak menutup kemungkinan akan muncul yang semakin beragam.
Bahkan ada kekhawatiran munculnya objek-objek pengawasan baru yang tidak kalah menantang selain narkotika seperti High Valuable Goods (HVG), CITES, uang tunai, terorisme dan lain-lain.
Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pusat Bea Cukai, Mochamad Amir mengatakan, Passenger Risk Management (PRM) dianggap sebagai jawaban atas kekhawatiran itu.
"Dalam rangka pengawasan, PRM tidak hanya efektif dan efisien, namun juga smart atau cerdas," ujanya yang jugar Head of PRM of DJBC pada sambutannya dalam rangka pembukaan Workshop PRM yang dilaksanakan di Aula Lantai 3 Kantor Bea Cukai Bogor.
Acara yang dilaksanakan selama dua hari ini, yaitu pada 19 sampai dengan 20 April 2018, akan membahas tentang isu terkini terkait mandatory PMK No. 166/PMK.04/2014 tentang penyampaian data penumpang atas kedatangan atau keberangkatan sarana pengangkut udara ke atau dari daerah pabean.
Selain itu, akan dibahas pula konektivitas Passenger Name Record for Government (PNR GOV), pembahasan skema Perdirjen tentang Kerahasiaan Data, review penyusunan struktur manajemen Tim PRM, finalisasi desain system PRM serta penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) PRM.
PRM merupakan aggregasi dari aplikasi PAU dan PNRGOV yang terbukti efektif dalam pengawasan penumpang beresiko tinggi.
“Kita patut berbangga bahwa saat ini Indonesia pada umumnya dan DJBC pada khususnya menjadi pelopor dari penggunaan data PNR di wilayah Asia Tenggara bahkan dunia. Hal tersebut direpresentasikan dengan permintaan-permintaan sebagai pembicara, tuan tumah atau role model bagi negara-negara lain di dunia baik yang dipelopori oleh WCO atau negara-negara lain,” ujar Amir.
Amir mengatakan, konsep sistem berbasis big data dan personalisasi yang ditawarkan PRM, menjadikannya sebagai aplikasi yang smart.
PRM merupakan ekses dari kebutuhan pengawasan dan pemanfaatan teknologi 4.0 yang dapat menempatkan DJBC sejajar dengan institusi kepabeanan lain di dunia. PRM juga menyatukan berbagai sumber data, tidak hanya data internal DJBC seperti FERRY, land border, penindakan, narkotika, yacht, pembayaran pajak namun lebih jauh lagi yaitu data-data milik instansi lain.
Di antaranya seperti Imigrasi, Dukcapil, dan PPATK. Workshop ini terselenggara atas kerja sama Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan cukai (IKC).
Diharapkan dengan adanya workshop ini, akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif sehingga berdampak positif pada akselerasi pembuatan sistem. Aplikasi yang dihasilkan pun nantinya dapat teruji dan tepat sasaran. Hal ini dilakukan demi untuk perbaikan pelayanan dan pengawasan Kepabeanan di
