REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia terpaksa harus menurunkan target perolehan medali emas jika Komite Olimpiade Asia (OCA) menghapus nomor lomba angkat besi 62 kilo gram (kg) di ajang Asian Games 2018. Sekertaris di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot Dewa Broto mengatakan, rencana penghapusan nomor pertandingan tersebut kerugian besar bagi negara tuan rumah.
Karena itu Gatot mengatakan, agar OCA menolak usulan Federasi Angkat Besi Asia (AWF) tersebut. "Jika itu dihapus tentu mengurangi target perolehan (medali emas) kita (Indonesia). Makanya kita ngotot agar OCA menolak usulan AWF," ujar dia saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Sabtu (3/3).
Gatot menerangkan, memang menjadi kewenangan OCA soal mengurangi ataupun menambah nomor pertandingan dalam Asian Games. Tuan rumah pun memang punya hak dengan sejumlah cabang olahraga (cabor) unggulan yang akan dipertandingkan di Asian Games nanti. Tetapi, kata dia pembicaraan tentang itu sudah final sejak 14 Januari lalu.
Menurut dia, pertemuan terakhir antara OCA dan Panitia Lokal Asian Games (Inasgoc) sama sekali tak membahas tentang pengurangan pun juga penambahan nomor perlombaan. Tetapi, AWF dalam surat bertanggal 11 Februari mengajukan pembatalan perlombaan angkat besi 62 kg di Asian Games nanti. AWF, diterangkan Gatot mengacu pada pertemuan 14 Januari dengan Inasgoc dan OCA.
"Tidak pernah ada penjelasan dari AWF tentang alasan penghapusan itu. Karenanya kami (Kemenpora) minta OCA menolak penghapusan itu," sambung Gatot.
Gatot mengatakan, surat protes dan keberatan Indonesia pun sudah dilayangkan. Kepada OCA, akhir Februari lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengirimkan surat keberatan atas usulan AWF tersebut.
Gatot melanjutkan sampai Sabtu (3/3), belum ada tanggapan dari OCA. Baik soal keputusan menghapus nomor perlombaan angkat besi 62 kilogram. Pun juga soal jawaban dari permintaan Kemenpora agar salah satu unggula Indonesia tersebut tetap dipertandingkan.
"Harapan kita tentu itu tetap. Karena nggak ada alasan yang jelas kenapa harus dibatalkan," ujar Gatot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
