REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Direktur Urusan Luar Negeri CMR University India, Prof Vinayak Khrishnamurthy, menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada pengamat Maritim dari Indonesia, Dr (HC ) Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT, M Mar.
Acara pengukuhan sendiri dilaksanakan pada Senin (3/7/2023) di CMR University, Bangalore, India. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan ijazah kepada Marcellus Hakeng Jayawibawa diberikan Direktur Urusan Luar Negeri CMR University.
Direktur Urusan Luar Negeri CMR University mengucapkan selamat dan menyebutkan bahwa penganugerahan gelar Doktor HC ini sebagai bentuk penghargaan tertinggi kepada Marcellus Hakeng atas pencapaiannya yang secara konsisten mengamati, mengkritisi, dan menyuarakan kemaritiman di Indonesia khususnya dan Internasional umumnya.
Sementara itu, Marcellus Hakeng Jayawibawa, dalam acara tersebut mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak CMR University.
"Saya sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak CMR University atas penghargaan Gelar Doktor Honoris Causa bidang Maritim yang diberikan kepada saya. Apalagi penghargaan ini diberikan oleh Universitas CMR - India yang telah terkenal reputasinya dalam melahirkan banyak pemikir dan pemimpin di dunia," ujar Marcellus Hakeng dalam keterangannya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan selama lebih dari 25 tahun menekuni dunia maritim dia pernah menjadi nakhoda di atas kapal-kapal NIAGA, mulai dari kapal kecil hingga kapal super tanker di banyak belahan dunia.
"Saya yakin dengan penghargaan ini, saya akan semakin memicu untuk menelurkan banyak hal positif terkait bidang maritim Indonesia kedepannya," tambahnya.
Dia mengutip pidato proklamator RI Soekarno pada 23 September 1963 silam bahwa Indonesia adalah bangsa pelaut, dan dikenal sejak dahulu kala sebagai bangsa maritim.
Dalam inaugurasi tersebut dia juga menyampaikan pandangan seputar isu-isu kemaritiman, seperti urgensi penyelesaian batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangganya, pengelolaan sumber daya perikanan indonesia, hingga ekspor pasir laut.
Persoalan utama di sektor maritim yang rentan terhadap gangguan keamanan adalah penyelesaian Batas Wilayah Laut Indonesia dengan negara-negara tetangganya.
Dia memberikan penekanan betapa saat ini kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berada di perairan Natuna seringkali memunculkan masalah.
Wilayah tersebut kaya akan sumber daya perikanan serta sumber daya alam lainnya, sehingga seringkali menjadi incaran negara lain serta tentunya kapal-kapal ikan asing untuk mengeksploitasinya.
Baca juga: Jalan Hidayah Mualaf Yusuf tak Terduga, Menjatuhkan Buku Biografi Rasulullah SAW di Toko
“Pokok masalah terbesar di sana adalah belum disepakatinya batas wilayah laut dengan masing-masing Negara tetangganya yang saling melakukan klaim sepihak atas wilayah tersebut,” kata dia.
Dia menyebutkan berbicara tentang ZEE, contohnya adalah perundingan mengenai batas laut dan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam adalah topik yang menarik untuk dikaji secara ilmiah, karena perundingan tersebut telah berlangsung lama sejak 21 Mei 2010 dan sampai saat ini belum menemukan kesepakatan.
“Pemberian konsesi ZEE ke Vietnam yang tak kunjung menemui kesepakatan perlu mendapat pengawalan baik dari masyarakat maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari TNI AL," jelas Marcellus Hakeng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
