REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya menggelar rapat akhir tahun DPP yang dipimpin langsung Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi PR. Dalam rapat itu Partai Berkarya memberikan peringatan kepada kadernya yang masih 'bermain dua kaki' di partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Kepada pengurus dan anggota DPRD yang masih dua kaki dan belum move on dengan kepengurusan SK Kemenkumham tanggal 30 Juli 2020, maka segera dipangkas dan diganti sehingga tertib barisan di bawah kepemimpinan Muchdi PR sebagai Ketua Umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen)," kata Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Kamis (31/12).
Badaruddin menegaskan, bahwa saat ini hanya ada satu Partai Berkarya. Tidak ada kubu Tommy Soeharto maupun blok Muchdi PR. "Tidak ada blok sana blok sini," ujarnya.
Badaruddin mengungkapkan, Partai Berkarya saat ini tengah fokus menghadapi 2024. Sejak SK Kemenkumham RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya periode 2020-2021 dikeluarkan, Partai Berkarya telah melakukan berbagai kegiatan.
Beberapa kegiatan di antaranya yaitu melaksanakan Rapat Kerja Nasional, Bimbingan Teknis Anggota DPRD, Rapat Pimpinan Nasional, Pembentukan Sayap Utama Partai yaitu Perempuan Partai Berkarya (PPB) dan Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB), Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi, Pengusung dan Pendukung PILKADA 2020, pindah kantor baru ke Jl Taman Margasatwa Raya no.11 Jakarta Selatan.
"Dari beberapa kegiatan ini, Partai Berkarya setiap saat evaluasi untuk pergerakan ke depan utamanya di tahun 2021 untuk persiapan menghadapi PEMILU 2024," ucapnya.
Pada 27 Desember 2020 lalu Partai Berkarya juga melaksanakan Rapimnas I Partai Berkarya yang rekomendasinya meminta DPP Partai Berkarya dengan wewenang penuh mereposisi kepengurusan DPP, DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota dalam rangka pembaharuan data SIPOL (Sistem Informasi Parpol) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu Partai Berkarya juga menegaskan, warna atribut partai (jas, jaket, pdh, kaos) mereka yaitu dasar warna putih dengan lis oranye.
"Direkomendasikan pula penyelarasan AD/ART partai dari hasil Rapimnas I ini untuk ditetapkan di forum tertinggi partai yaitu Musyawarah Naaional (Munas) I Partai Berkarya yang bisa dilaksanakan secara daring (virtual) di tengah pandemi Covid-19 dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan," ungkap Badaruddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
